Himperra Jateng sebut ada empat isu krusial penyediaan rumah rakyat

Rabu, 6 Mei 2026 16:25 WIB

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Griya Bhina Karya Pondok, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (7/10/2025). Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah realisasi panyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 29 September 2025 telah mencapai 15.920 unit yang tersebar di 33 kabupaten/kota di provinsi itu, realisasi tersebut menjadi yang terbesar kedua secara nasional untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.

Semarang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah menyebutkan setidaknya ada empat isu yang merupakan simpul krusial dalam penyediaan rumah rakyat.

Ketua DPD Himperra Jateng Sugiyatno, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa keempatnya adalah kepastian legalitas, kelancaran perizinan, akses pembiayaan, dan utilitas dasar.

"Rumah rakyat tidak bisa hanya dibicarakan dari sisi pembangunan fisik. Ada pembiayaan, perizinan, pertanahan, listrik, infrastruktur, dan ekosistem pendukung yang harus berjalan bersama," katanya.

Menurut dia, rumah yang terjangkau tidak cukup hanya tersedia secara harga, tetapi juga harus didukung kepastian legalitas, kelancaran perizinan, akses pembiayaan, dan kesiapan utilitas dasar.

Karena itu, kata dia, Himperra Jateng akan mengadakan rapat kerja daerah (rakerda) 2026 yang tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga ruang bersama untuk membaca persoalan perumahan rakyat secara lebih konkret.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat program 3 juta rumah dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan perbaikan sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Di Jateng, kata dia, tantangan backlog kepemilikan rumah mencapai 1.332.968 unit.

"Melalui rakerda ini, Himperra Jateng ingin memperkuat kolaborasi agar penyediaan rumah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) bisa lebih cepat, lebih tertib, dan lebih tepat sasaran," katanya.

Rakerda yang berlangsung Kamis (7/5), akan membahas peran BP Tapera dalam pembiayaan perumahan di Jateng, dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah dalam perizinan perumahan bagi MBR.

Kemudian, kebijakan pertanahan terkait LSD dan LBS oleh BPN Kanwil Jawa Tengah, serta percepatan penyediaan jaringan kelistrikan perumahan oleh PLN UID Jateng dan DIY.

"Kegiatan merupakan forum konsolidasi pengembang, pemerintah, lembaga pembiayaan, dan mitra strategis untuk mempercepat penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Jateng," katanya.

Rakerda Himperra Jateng 2026 dijadwalkan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan utama sektor perumahan rakyat.

Rencananya, rakerda akan dihadiri 375 pengembang anggota DPD Himperra Jateng dan undangan dari DPD Himperra seluruh Indonesia.

"Rakerda ini menjadi momentum penting di tengah masih besarnya kebutuhan hunian layak di Indonesia," katanya.

Baca juga: Wagub: Layanan aduan warga Jateng kini didekatkan ke daerah lewat cabang dinas