Semarang (ANTARA) - Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Rizal Yosianto mengharapkan Pertamina dan pemerintah dapat menjamin pasokan bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku angkutan barang di kawasan tersebut.
"Sejak beberapa bulan terakhir, semakin sulit untuk mendapatkan bahan bakar subsidi jenis solar. Kondisi ini baru terjadi tahun ini, tahun lalu tidak," kata Rizal Yosianto di sela Musyawarah Kerja Daerah Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Rabu.
Anggota DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ada 175 perusahaan dengan tiga ribuan armada atau unit kendaraan.
Saat ini, lanjut dia, kuota per hari untuk tiap armada 200 liter BBM subsidi jenis solar. "Kalau di dalam kota mungkin tidak masalah, karena masih bisa dibantu kuota supir atau armada yang lain. Tapi kalau keluar kota, sulit, terutama yang jaraknya jauh," ujar dia.
Ia mengakui, ada sistem barcode yang digunakan Pertamina untuk mengatur kuota BBM subsidi tiap armada. "Tapi faktanya, masih banyak armada yang ketika menggunakan barcode, ditolak oleh sistem yang ada di SPBU. Sebelumnya ada 100 armada, terakhir tersisa 50 armada," ungkap Rizal.
Berdasarkan data dari Pertamina, ujar dia, pemblokiran itu karena armada yang dimaksud dianggap melangsir atau membeli BBM subsidi untuk kemudian dialihkan atau ditampung ke tempat lain.
"Padahal, sekarang yang dilakukan supir di lapangan adalah bagaimana armada bisa tetap beroperasi dengan kondisi BBM subsidi sulit diperoleh," ujar dia.
Kemudian, ketika ada armada yang mengajukan perpanjangan STNK lima tahunan, nomor kendaraannya akan berganti. "Ketika diajukan untuk mendapatkan barcode kuota BBM subsidi, sangat sulit, malah ada yang mendapatkan konfirmasi kalau nomor plat kendaraan tersebut sudah mendapatkan kuota, padahal baru digunakan," kata dia.
Ketua Dewan Penasehat DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Putut Sutopo mengakui hal tersebut. "Sekarang sulit mendapatkan BBM subsidi, sementara armada harus terus berjalan karena ada kebutuhan masyarakat di dalamnya," ujar Putut Sutopo.
Ia akhirnya terkadang meminta supir untuk membeli BBM non subsidi. "Tapi harganya kan mahal, sekarang mungkin hampir tiga kali lipat," kata Putut Sutopo.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, yang dirugikan tidak hanya pengusaha angkutan. "Juga masyarakat, karena ada biaya yang harus ditanggung akhirnya. Kalau operasional tinggi, dampaknya ke harga kebutuhan masyarakat," katanya mengingatkan.
Plt Kadis Perhubungan Kota Semarang M Khadik mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi keluhan dari para anggota Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
"Sesuai kewenangan, kita siap memfasilitasi permasalahan yang dialami Organda sambil mencari solusi yang terbaik," kata Khadik.
Ia mengakui, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah menjadi salah satu simpul ekonomi yang penting di Jawa Tengah. "Misalnya keluhan soal banjir, kita fasilitasi karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kota," kata dia.
Baca juga: Wali Kota Semarang sebut media merupakan mitra strategis pemerintah
