Kota Pekalongan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyetujui APBD Kota Pekalongan Tahun 2026 senilai Rp838 miliar, turun dari usulan RAPBD 2026 yang semula senilai Rp1,03 triliun.
Ketua DPRD Kota Pekalongan Azmi Basyir di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa APBD 2026 harus disusun dengan strategi efisiensi yang matang mengingat adanya pemotongan anggaran daerah yang cukup signifikan terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beberapa dana transfer lainnya dari Pemerintah pusat.
"Ya ada pengurangan mencapai Rp194 miliar dari RAPBD yang ditetapkan semula Rp1,03 triliun menjadi Rp838 miliar sehingga seluruh perangkat daerah dituntut lebih kreatif dan selektif dalam menyusun program," katanya.
Ia berharap efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan tetap memungkinkan program-program prioritas untuk masyarakat tetap bisa dilaksanakan.
DPRD, kata dia, tetap mengawal berbagai usulan program yang dihimpun dari masyarakat.
Ia mengatakan sejumlah sektor yang menjadi perhatian khusus terutama pada peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi wisata, pajak hotel, restoran, serta sektor lainnya.
Azmi juga menekankan pentingnya penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) Degayu yang saat ini berada dalam situasi kritis dan tengah menjadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"TPA ini genting, dan kita masih diberikan sanksi oleh KLHK. Kami ikut aktif membantu komunikasi agar pengelolaan sampah tetap berjalan optimal, jangan sampai TPA tidak bisa difungsikan dan solusi belum ada, muncul konflik sosial di tengah masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah kota untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian terkait kemungkinan dukungan anggaran tambahan terutama untuk program yang sifatnya mendesak.
"Pemotongan anggaran memang mengharuskan penghapusan beberapa pos seperti makan minum, perjalanan dinas, serta sejumlah pembangunan fisik skala besar. Meski demikian, pemerintah pusat diharapkan tetap bisa mengakomodasi kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan atau infrastruktur penting lainnya," katanya.
