Demak (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbukti mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja seperti cleaning service (jasa layanan kebersihan) untuk memiliki rumah layak huni melalui skema subsidi pemerintah.
"Program FLPP ini nyata bisa membantu rakyat kecil seperti pekerja cleaning service di rumah sakit untuk memiliki rumah sendiri. Pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini menaikkan kuota rumah subsidi jadi 350.000 unit, membuka kesempatan luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni," ujar Menteri PKP di Demak, Jawa Tengah, Jumat,
Maruarar melakukan kunjungan lapangan ke Perumahan Subsidi Griya Nusa Asri (GINA) di Kabupaten Demak, Jateng, didampingi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Ketua DPD REI Jateng Harmawan Mardianto.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar sempat berbincang dengan sejumlah penghuni rumah subsidi dan mendengar langsung berbagai masukan. Beberapa warga mengeluhkan adanya kerusakan ringan seperti eternit ambrol, dinding retak, dan lantai pecah.
Ia mengapresiasi pengembang Perumahan GINA yang dinilai bertanggung jawab, karena bersedia memperbaiki kerusakan ringan yang ditemukan. Pihaknya pun memberi nilai 7,5 untuk perumahan tersebut karena mau tanggung jawab memperbaiki.
Maruarar juga meninjau rumah milik Bagas Jodhi Prakoso (27), seorang cleaning service di rumah sakit di Semarang yang berpenghasilan sesuai upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) sekitar Rp3,4 juta. Bagas kini telah memiliki rumah bersubsidi di Griya Nusa Asri.
Kisah keluarga sederhana itu merupakan bukti nyata keberhasilan program rumah subsidi yang berpihak pada rakyat kecil. Kementerian PKP juga memberikan bantuan modal usaha bagi warga yang memiliki warung di lingkungan perumahan.
Hal itu menjadi bukti bahwa program rumah subsidi Presiden Prabowo Subianto benar-benar bisa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga mengajak semua pihak, termasuk pengembang untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan agar semakin banyak masyarakat bisa punya rumah sendiri.
Bagas Jodhi Prakoso (27) yang bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit di Kota Semarang yang hanya memiliki gaji sesuai UMK Rp3,4 juta mengaku bersyukur bisa punya rumah sendiri meskipun belum berkeluarga.
"Awalnya tinggal bersama orang tua dan kakak di perumahan ini. Jadi saya senang bisa tinggal di rumah subsidi ini dan bisa menjadi tempat tinggal setelah berkeluarga," ujarnya.
Kepala Kantor Staf Presiden M. Qodari turut memberikan apresiasi kepada warga yang telah berhasil memiliki rumah. Karena bisa disebut sejahtera bila sudah punya atap untuk berlindung, bisa makan tiga kali sehari, punya kendaraan untuk beraktivitas, dan anak-anaknya bisa sekolah.
Qodari mengingatkan agar para pengembang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi mengutamakan kualitas bangunan bagi masyarakat kecil. Pengembang jangan terjebak dalam serakahnomics, bangunlah rumah subsidi yang berkualitas dan layak huni.
Sementara itu, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin menyampaikan bahwa program rumah subsidi membawa manfaat besar bagi masyarakat.
"Program FLPP sangat kami harapkan dan dukung. Di Demak juga ada kawasan yang terdampak bencana rob, dan kami berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar masyarakat di sana juga bisa mendapat hunian layak," ujarnya.
Kementerian PKP menargetkan BP Tapera bersama asosiasi pengembang dapat membantu setidaknya 25.000 masyarakat di Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi melalui program FLPP. Apalagi, di Jateng masih banyak masyarakat yang belum punya rumah.
