Kudus (ANTARA) - Penyerapan APBD Tahun 2025 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga 31 Agustus 2025 dari total anggaran sebesar Rp2,63 triliun, terserap sebesar Rp1,38 triliun atau 52,34 persen.
"Anggaran sebesar Rp2,63 triliun itu, meliputi belanja operasi yang di dalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta hibah sebesar Rp1,9 triliun, belanja modal sebesar Rp364,41 miliar, belanja tak terduga Rp9,23 miliar, dan belanja transfer Rp319,65 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Kamis.
Berdasarkan data dari sejumlah OPD, kata dia, penyerapan tertinggi mencapai 81,13 persen, sedangkan lainnya bervariasi antara 71,70 persen hingga yang terendah sebesar 13,32 persen. Namun, data terbaru bisa lebih tinggi.
Ia mengungkapkan OPD yang melakukan penyerapan tertinggi, yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan terendah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Meskipun penyerapan anggaran belum separuhnya hingga akhir Agustus 2025, tetapi sejumlah OPD sudah menjalankan kegiatan fisik.
Sehingga realisasi penyerapan anggaran tersebut bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.
Proyek fisik yang berjalan di antaranya di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mulai menyelesaikan perbaikan gedung sekolah. Sedangkan RSUD Kudus juga sudah melaksanakan proyek pembangunan gedung IGD dan Ponek RSUD dr. Loekmono Hadi, dan Dinas Perdagangan juga melaksanakan perbaikan pasar tradisional.
Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga sudah melaksanakan perbaikan Puskesmas dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kudus juga sudah melaksanakan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten.
Sementara untuk membangun kembali Pasar Barang Bekas (Babe) Kudus yang terbakar, hingga kini masih menunggu unggah dokumen di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kudus yang ditargetkan pekan ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengungkapkan perlunya percepatan serapan agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat.
"Terhadap OPD yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, kami harapkan untuk segera melakukan upaya percepatan agar tidak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.
Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kudus Harry Wibowo mengungkapkan penyerapan anggaran untuk saat ini sudah ada perkembangan 7 persen menjadi 20-an persen, dibandingkan data penyerapan bulan Agustus 2025.
Baca juga: Tunjangan perumahan anggota DPRD Blora habiskan APBD Rp12,3 M
