Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengenalkan program kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk pegawai negeri sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan investasi jangka panjang yang cukup penting bagi para pegawai.
"Kami bekerjasama dengan Bank Jateng kini menghadirkan program KPR dengan suku bunga rendah, yang lebih ringan dibandingkan perbankan lainnya," katanya.
Menurut dia, pada tahap awal program KPR akan diprioritaskan bagi aparatur sipil negara dan PPPK khususnya mereka yang masih muda dan berada pada usia produktif.
Investasi rumah dan tanah, kata dia, nilainya cenderung naik, berbeda dengan membeli kendaraan atau gawai yang justru nilainya akan terus menurun.
"Oleh karena itu, kami ASN baru untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Program KPR dengan skema ringan ini bisa menjadi jalan bagi para pegawai untuk memiliki rumah sendiri sejak dini," katanya.
Ia menyebutkan ada sekitar 450 unit rumah yang sudah disiapkan oleh sembilan pengembang yang dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau untuk aparatur sipil negara.
"Jadi ASN bisa langsung memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kami berharap ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah," katanya.
Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menjelaskan bunga KPR hanya 5 persen per tahun dengan cicilan sekitar Rp1,1 juta hingga Rp1,2 juta per bulan dengan tenor pembiayaan bisa hingga 20 tahun.
"Rumah yang ditawarkan berkualitas bagus, modern, serta telah dilengkapi fasilitas umum yang memadai. Kami juga akan memonitor untuk memastikan lingkungan perumahan tetap aman dan layak huni," katanya.
Baca juga: FLPP dominasi penyaluran kredit KPR subsidi BRI
