Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mencatat realisasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga semester pertama 2025 mencapai 11.000 rumah dari target 17.000 rumah yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
"Pembangunan RTLH menjadi salah satu program strategis pemprov dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi usai menghadiri kuliah umum dan pelepasan KKN UMK 2025 di auditorium Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan dari target rehabilitasi 17.000 RTLH menjadi layak huni disediakan anggaran sebesar Rp354 miliar.
Sementara nilai bantuan untuk pembangunan RTLH dari provinsi tahun ini, kata dia, meningkat menjadi Rp20 juta per rumah, dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp15 juta per rumah. Peningkatan ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas hunian dan mempercepat pemerataan rumah layak di Jawa Tengah.
Di Kabupaten Kudus, dari target 252 rumah, sudah terealisasi 182 unit yang berhasil dibangun. Sisa target akan terus dikejar agar seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) segera menikmati hunian yang lebih layak.
"Verifikasi dan validasi dilakukan secara ketat agar bantuan tepat sasaran. Sedangkan alokasi bantuan untuk wilayah berbeda-beda, tergantung hasil data lapangan," ujarnya.
Gubernur menambahkan pembangunan RTLH di Jateng juga mendapatkan dukungan lintas sektor. Selain program dari Pemprov Jateng, juga ada program serupa dari pemkab/pemkot, sejumlah lembaga seperti CSR perusahaan, Baznas, Bank Jateng, LSM, dan filantropi seperti Grup Djarum juga turut berperan aktif.
Di Kabupaten Kudus, pemerintah daerah juga menjalankan program RTLH dengan alokasi bantuan Rp15 juta per unit, di luar program provinsi. Kehadiran berbagai sumber pembiayaan ini diharapkan memperluas jangkauan penerima bantuan.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, Pemprov Jateng menargetkan sisa 6.000 rumah dapat dirampungkan untuk mengejar penyelesaian total 17.000 unit sebagaimana yang telah ditetapkan.
"Tahun ini harus selesai. Kami harap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terus bersinergi. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal masa depan warga yang lebih layak dan sejahtera," ujarnya.
Dalam rangka memastikan program pembangunan RTLH tepat sasaran, Pemprov Jateng juga menggandeng kampus di Jateng untuk melibatkan mahasiswa melalui program KKN untuk mendata dan memverifikasi warga penerima RTLH.
Mahasiswa diharapkan tidak sekadar mendata, melainkan melakukan observasi menyeluruh terhadap kondisi sosial penerima bantuan, seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan anak, penghasilan, hingga kepemilikan jamban, dan sanitasi dasar.
"Mahasiswa kami harapkan juga wawancara dan dokumentasikan dengan foto. Dari situ kita bisa tahu apakah ada kemiskinan ekstrem. Jika rumahnya sudah kita bantu, tapi anaknya belum sekolah atau belum bekerja, maka akan kita intervensi lewat program pendidikan atau bantuan sosial lainnya," ujarnya.
