Solo (ANTARA) - Bulog memastikan awasi ketat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di pasaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami betul-betul menjaga beras itu sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di sela tinjauan penyaluran beras SPHP di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang melakukan penyelewengan, dikatakannya, pemerintah sudah membentuk Satgas Pangan yang melibatkan jajaran Polri dan TNI.
"Pemerintah sudah membentuk satgas pangan, melibatkan jajaran teman-teman Polri mulai dari tingkat pusat hingga daerah, juga dibantu TNI khususnya Babinsa di lapangan dan aparat keamanan pasar yang memonitor ini. Kami dari Bulog dan Bapanas hanya membuat regulasi memperketat aturan tersebut," katanya.
Selain itu, pihaknya juga membuka layanan hotline bagi masyarakat yang ingin mengajukan komplain atau menyampaikan informasi, bahkan jika mendapati praktik pengoplosan beras atau beras oplosan.
"Kami juga buka hotline, di titik ini kalau ditemui ada pengoplos langsung lapor Satgas Pangan agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data Perum Bulog stok beras SPHP secara nasional mencapai 4.232.620 ton dengan alokasi untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 307.688 ton. Dari total tersebut, alokasi untuk Kota Solo sebanyak 78.403 ton.
Sedangkan pagu beras SPHP secara nasional sebanyak 1.318.826 ton, untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 158.259 ton, dan Surakarta sebanyak 39.564 ton.
Untuk realisasi penyaluran beras SPHP hingga 18 Juli 2025, secara nasional tercatat sebanyak 358.045 ton, dengan alokasi untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 11.306 ton dan Surakarta sebanyak 2.254 ton.
