Gubernur Jateng tegaskan KDMP untuk sejahterakan rakyat

Rabu, 16 Juli 2025 14:11 WIB

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dari Pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten di ruang kerjanya, Rabu (16/7/2025). (HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyak unit usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

“Ada apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, pos, dan sebagainya. Ini akan sesuai dengan kemampuan dan potensi desa masing-masing," kata Luthfi saat menerima audiensi dari Pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten di ruang kerjanya, Rabu.

Luthfi menjelaskan, KDMP merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan di bawah koordinasi Menko Bidang Pangan. Gubernur mendapatkan tugas sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi, sedangkan bupati/wali kota menjadi ketua pengawas di kabupaten/kota masing-masing.

"Yang menjadi pengawas nanti Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Tentu desa kita banyak, kalau bupati mengawasi sekian ratus koperasi kan susah, maka kita libatkan kepala desa yang ada," jelasnya.

KDMP dijadwalkan diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten pada 21 Juli 2025. Segala persiapan terkait momentum tersebut, sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari dan diintensifkan mendekati hari pelaksanaan.

Luthfi juga menegaskan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan koperasi desa.

"Begitu di-launching nanti mereka sudah punya prototype kegiatannya masing-masing. Kita menjalankan perintah Presiden, nggak usah ditawar-tawar. Kita harus loyal, penting kerja ikhlas," jelas Luthfi kepada perwakilan kepala desa yang hadir.

Sementara itu, Ketua DPC Papdesi Klaten Joko Lasono mengatakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah itu untuk menyampaikan kesiapan dalam menyambut launching KDMP oleh Presiden yang akan dilaksanakan di Kabupaten Klaten.

Di samping itu, Ia juga meminta kepastian terkait pendampingan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan KDMP, agar sesuai dengan aturan. Dikatakan dia, Gubernur sudah menginformasikan bahwa akan ada pendampingan, sesuai yang diharapkan oleh para kades.

"Beliau menanggapi apa yang menjadi kemauan kami dengan baik," ujar sosok yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten itu.