Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan United Nations Capital Development Fund (UNCDF), lembaga keuangan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa bakal memberikan hibah untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Ini ada hibah dari UNCDF, dari PBB, untuk penanganan sampah. Di Indonesia aturannya tidak bisa dikucurkan langsung ke pemerintah daerah," katanya usai menerima rombongan perwakilan UNCDF dan Kementerian Lingkungan Hidup di Ruang Joko Kahiman, Rumah Dinas Bupati, Purwokerto, Banyumas, Rabu.
Kendati belum memahami mekanismenya, dia mengatakan penyaluran hibah sebesar 150.000 dolar Amerika Serikat dari UNCDF tersebut akan melibatkan PT Greenprosa Adikara Nusa (Greenprosa) selaku mitra UNCDF dan PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) selaku badan usaha milik daerah (BUMD).
Berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan UNCDF, kata dia, tidak menutup kemungkinan ada bantuan-bantuan lainnya yang akan diberikan untuk Banyumas.
"Pokoknya saya welcome grant (sambut hibah), semua hibah apapun akan saya terima selama sesuai aturan. Kemudian, masalah kerja samanya sudah didiskusikan selama beberapa hari dengan Banyumas Investama Jaya (BIJ), dengan Greenprosa yang menjadi mitra UNCDF, kemudian dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Bupati.
Terkait dengan hal itu, Direktur BIJ, Andharu Haryo Nugroho mengatakan dari total hibah yang mencapai 150.000 dolar AS, BIJ menerima sekitar 120.000 dolar AS dan penyalurannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2025, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia.
Menurut dia, hibah tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pengelolaan limbah sampah guna dijadikan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara pada industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap.
"Dengan adanya hibah tersebut, kita ditargetkan oleh UNCDF untuk menghasilkan RDF sebanyak 56 ton per hari atau meningkat dari sebelumnya yang sebesar 8 ton per hari, sehingga kita bisa membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah," katanya.
Sementara itu, Direktur Greenprosa, Arky Gilang Wahab mengatakan hibah dari UNCDF yang diserahkan melalui Greenprosa sekitar 30.000 dolar AS pada prinsipnya akan disalurkan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang telah melakukan pengelolaan sampah.
Selain itu, kata dia, ada hibah yang melalui Greenprosa untuk meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan sampah dari KSM.
"Kenapa enggak langsung didistribusikan ke KSM, problem pertama adalah masalah bagaimana memandu teman-teman KSM supaya lebih profesional. Yang kedua adalah masalah kelembagaan yang belum solid," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya selaku mitra UNCDF di Banyumas mendapatkan amanah untuk menyalurkan hibah serta mendampingi KSM sekaligus membeli produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah.
Perwakilan BPDLH, Sandy mengatakan program tersebut memerlukan kerja sama dan sinergisitas dari para pihak.
"Alhamdulillah, dari Kementerian Lingkungan Hidup hadir di sini, kemudian dari donor juga hadir di sini, UNCDF, kemudian tadi kita lihat komitmen yang kuat dari bupati, kemudian BIJ dengan perubahan organisasi dan sebagainya, ini insya Allah kita yakin siap, kita akan bersama-sama kawal program ini dengan baik," katanya.
Ia mengharapkan program yang direncanakan mulai diimplementasikan pada bulan Juli 2025 tersebut dapat membantu pengelolaan sampah di Banyumas dan saat ini BPDLH masih menyiapkan penandatanganan kerja sama dengan UNCDF.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Supriyanto mengatakan saat Kementerian Lingkungan Hidup melihat pengelolaan sampah di berbagai daerah kurang maksimal, muncul Banyumas yang secara konsisten mengelola sampah sejak tahun 2018 dan cenderung meningkat, sehingga menjadi perhatian khusus dari lembaga-lembaga internasional seperti UNCDF.
"UNCDF melihat Banyumas begitu baik dibanding negara-negara lain, kota-kota lain. Makanya, beberapa tahun lalu pernah ada kegiatan di sini yang diselenggarakan oleh UNCDF," katanya.
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, Banyumas secara sistem diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan sampah dan kebijakan Bupati Banyumas secara makro terlihat punya rencana kerja pengelolaan sampah dalam lima tahun ke depan agar tidak ada sampah yang tercecer walaupun saat sekarang masih ada yang belum terdata seperti di desa-desa yang lokasinya jauh.
Baca juga: Desa Wisata Panembangan Banyumas bersiap sambut liburan sekolah
