Semarang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah(Jateng) mengapresiasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi di Jateng yang menunjukkan hasil yang baik dengan nilai A.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, di Semarang, Senin mengaku sempat khawatir daerah di Jateng yang dipimpin oleh penjabat akan berpengaruh pada penurunan nilai.
"Tapi, hasilnya sebaliknya, Justru tahun di 2024, seluruh kabupaten/ kota sudah lulus mendapatkan nilai A. Itu hanya di Jawa Tengah," katanya.
Hal tersebut disampaikannya di sela penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kinerja yang baik tersebut, menurut dia, merupakan hasil kinerja dari seluruh penyelenggara pelayanan publik di provinsi tersebut.
"Artinya, ketika birokrasi serius untuk melayani masyarakat, maka siapa pun kepala daerahnya, pelayanan publik akan semakin baik," katanya.
Penilaian pelayanan publik di Jateng mengalami peningkatan signifikan, yakni pada 2021 nilainya masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan 73,49, namun setahun kemudian menuju zona hijau dengan nilai kepatuhan 93,14.
Berikutnya, pada 2023 angka indeksnya masih naik di angka 94,52, sedangkan pada 2024 mendapat nilai kepatuhan 98,21 dengan status opini kualitas tertinggi sehingga Provinsi Jateng meraih penghargaan terbaik kedua kategori penyelenggaraan pelayanan terbaik.
Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Ombudsman Jateng atas kinerja pelayanan publik pemerintah daerah di Jateng.
"Hal ini menunjukkan bahwa Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, dan kami pun terus juga melakukan pembenahan-pembenahan," katanya.
Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pelayanan publik, kata dia, Ombudsman telah menjadi "partner" pemerintah daerah yang baik.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah yang bertugas melayani dan menyejahterakan masyarakat.
"Kami harapkan ini menjadi kekuatan sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik ini secara optimal dan dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng raih penghargaan dari Ombudsman RI