Boyolali (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” katanya di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.
“Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.
Ia mengatakan hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker agar bisa masuk.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti.
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan tol Solo-Yogyakarta Seksi I
Berita Terkait
Tol Kartasura-Klaten langsung beroperasi, gratis
Kamis, 19 September 2024 22:22 Wib
Imbauan Presiden Jokowi kepada ISEI
Kamis, 19 September 2024 20:13 Wib
Presiden Jokowi resmikan tol Solo-Yogyakarta Seksi I
Kamis, 19 September 2024 16:29 Wib
Presiden Jokowi bertolak ke Kaltim untuk kembali berkantor di IKN
Kamis, 12 September 2024 8:29 Wib
Usulan gelar pahlawan Kiai Asnawi tunggu Presiden
Jumat, 6 September 2024 20:30 Wib
Kunjungan Apostolik berakhir, Menag sebut tiga pesan Paus Fransiskus
Jumat, 6 September 2024 17:09 Wib
Cegah Mpox, Indonesia kembali terapkan sistem deteksi dini bagi pendatang dari luar negeri
Selasa, 27 Agustus 2024 12:38 Wib
Presiden Jokowi naikkan tunjangan insentif anggota KPU sebesar 50 persen
Selasa, 20 Agustus 2024 10:50 Wib