Kudus (ANTARA) - Pemerintah daerah didorong untuk memperbanyak usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) masuk ke dalam katalog elektronik (e-katalog) agar pengadaan barang dan jasa makin mudah dan cepat.
"E-katalog merupakan solusi pengadaan barang dan jasa secara cepat, sedangkan dengan skema tender, di samping peluang produk dari pelaku UMKK tentu kalah dengan produk dari pelaku usaha yang lebih besar," kata Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta di Kudus, Jawa Tengah, Selasa.
Adapun syarat untuk UMKK bisa masuk e-katalog, menurut dia, sangat mudah karena cuma nomor induk berusaha (NIB) kalau perorangan, e-KTP, serta memiliki NPWP, dan bisa diinput dari rumah.
Setya Budi mengatakan bahwa optimalisasi e-katalog sesuai dengan arahan Presiden bahwa untuk mengatasi pengadaan barang dan jasa yang lambat sehingga penyerapan anggaran juga lambat.
"Presiden juga ingin meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.
Hanya saja, kata dia, masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan keberadaan UMKK. Padahal, syarat untuk menginput produk agar masuk ke dalam e-katalog sangat simpel. Hanya saja ada beberapa pemerintah daerah yang menambah syarat dengan dalih demi ketelitian dan validitasnya.
"Kami sudah melakukan pembinaan, mudah-mudahan ini bisa berubah dengan mempermudah," ujarnya.
Misalnya, di Kabupaten Pati tercatat ada ribuan pelaku UMKM maupun koperasi. Namun, yang masuk e-katalog baru 300-an. Berbeda dengan Medan yang mampu memasukkan pelaku UMKM hingga puluhan ribu.
"Makin banyak jumlah UMKM yang masuk, tentunya terjadi kompetisi besar-besaran. Kalau yang tayang hanya tiga, ya, pasti arisan, apalagi cuma satu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kudus Doni Tondi Setiaji mengatakan bahwa saat ini sudah ada 33 etalase di e-katalog lokal Kudus dengan 7.881 produk.
Menurut Doni, salah satu kesulitannya memperbanyak jumlah produk, yakni membangkitkan niat penyedia barang atau jasa lokal untuk memasukkan ke dalam e-katalog. Dengan demikian, pemerintah yang hendak melakukan pengadaan memiliki alternatif produk yang banyak sehingga terjadi kompetisi yang sehat.
"Kami membuka konsultasi, baik mal pelayanan publik (MPP) maupun di kantor. Jika mengalami kesulitan untuk masuk ke katalog, akan kami bantu sehingga jumlah UMKM di Kudus yang masuk e-katalog makin bertambah," ujarnya.
Baca juga: LKPP: Transaksi pengadaan barang UMKK lewat e-katalog capai 37 persen
