Semarang (ANTARA) - Jumlah zakat yang dikumpulkan dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2022 mencapai Rp82,6 miliar atau meningkat dibandingkan dengan total zakat pada 2021 sebanyak Rp57,2 miliar.
“Ini semua atas bantuan dan dorongan Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,” kata Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah K.H. Ahmad Darodji pada Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Kabupaten Semarang, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, maka 70 persen zakat ASN Jateng ditasarufkan kepada unit penerima zakat, sedangkan 30 persen dikelola oleh Baznas Jateng untuk ditasarufkan ke mustahik konsumtif dan produktif.
Garis besar alokasi tasaruf pada 2022 dibagi 55 persen untuk tasaruf konsumtif dan 45 persen sisanya untuk tasaruf produktif.
“Tasaruf konsumtif adalah tasaruf yang sifatnya karitatif yakni bantuan tidak secara langsung terkait dengan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi yang jumlahnya 1.133 unit, lanjut dia, merupakan bentuk komitmen Baznas turut serta mengeroyok penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
“Kami harap pada 2023 ini tidak kurang dari 1.000 RTLH bisa kami bantu dan insyaallah akan bertambah dengan program RTLH Baznas RI yang dialokasikan ke Jateng,” katanya.
Terkait dengan tasaruf produktifnya, Baznas telah melaksanakan pelatihan kerja, pemberian bantuan modal dan pemberian beasiswa, bahkan hingga saat ini total ada 15 jenis pelatihan kerja dengan sasaran kelompok yang beragam dilakukan.
“Tentang pemberian bantuan modal usaha kecil hingga 23 September 2022 jumlahnya 6.000 orang masing-masing Rp2,5 juta dan menurut evaluasi empat bulanan, 85 persen program ini berhasil,” ujarnya.
Baznas Jateng ke depan berencana mengubah pola alokasi pentasarufan zakat menjadi 40 persen tasaruf konsumtif dan 60 untuk tasaruf produktif.
“Kami sadar belum banyak yang kami lakukan, tapi kami percaya sudah ada yang dirasakan masyarakat. Kami mohon dorongan dan doa agar lebih baik,” kata Darodji.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi Baznas yang terus membantu jajarannya mengoordinasi zakat ASN-nya serta aktif berkontribusi dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.
“Kami berdiskusi dengan Baznas Jateng agar pentasarufannya sekarang bisa kami arahkan pada hal yang sifatnya produktif,” ujarnya.
Ia mendukung ide yang disampaikan Ketua Baznas Jateng sebab akan berdampak langsung pada penerima manfaat yaitu masyarakat.
Keberhasilan di tingkat provinsi dalam pengelolaan zakat ASN, menurut dia, juga mesti diterapkan di kabupaten/kota.
Ia mendorong Payroll System ini diterapkan juga di daerah.
“Di kabupaten/kota coba kami dorong, Karanganyar itu malah sudah ada praktik perusahaan dan hotel, nah ini coba digeser ke sana sehingga nanti perusahaan pun juga karyawannya bisa difasilitasi membayar zakat oleh Baznas, kami siap kok untuk membantu sistemnya,” katanya.
