Solo (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly mendorong pelaku usaha segera mengurus hak kekayaan intelektual (HKI) agar memperoleh berbagai manfaat dari pemerintah.
"Kami mendorong UMKM untuk terus berkembang, pemerintah membantu buat UMKM yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya ada fasilitas, ada insentif yang diberikan," katanya usai menghadiri acara Yasonna Mendengar di Pendapi Gede Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu petang.
Ia mengatakan jika sudah memperoleh legalitas, pelaku UMKM akan lebih mudah mengajukan kredit ke perbankan. Bahkan, menurut dia, belum lama ini Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa HKI dapat dijaminkan menjadi alat untuk meminjam uang fidusia.
"Ini upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM kita," katanya.
Ia mengatakan pendaftaran tersebut bisa dilakukan oleh pelaku UMKM, pencipta, desainer, dan berbagai kalangan yang mempunyai kegiatan intelektual.
"Kalau UMKM mereknya sangat penting. Saya juga menjelaskan perlunya pendaftaran perusahaan, ada yang punya perusahaan perorangan yang dengan mudah diakses untuk dapat sertifikat perusahaan perorangan," katanya.
Selain itu, pihaknya mendorong pendaftaran hak kekayaan komunal.
"Itu tenun, batik sudah didaftarkan. Jangan nanti sesudah diambil orang kita jadi rugi. Endek Bali misalnya, kerja sama dengan Christian Dior, tahun lalu corak Endek Bali digunakan Christian Dior sebagai mode mereka. Ini kan sudah go internasional. Ada tenun dari NTT, songket dari Sumatera Barat, Palembang, ulos dari Batak. Nah itu komunal, walaupun komunal perlu didaftarkan untuk perlindungannya," katanya.
Ia mengatakan untuk jumlah merek yang bisa segera didaftarkan ke HAKI potensinya mencapai sekitar 7.000 merek.
"Kami dorong terus pendaftaran sampai ke angka yang lebih tinggi lagi. Itu masih kecil, UMKM kita ada 60 juta," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan terus mendorong pelaku ekonomi di Solo untuk segera mendaftarkan hak kekayaan intelektual.
"Solo kan banyak orang (pelaku ekonomi) kreatif, bisa memanfaatkan mal pelayanan publik (MPP) untuk mendaftar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkumham dorong pelaku usaha segera urus HKI
Berita Terkait
Yasonna waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Senin, 11 Desember 2023 8:43 Wib
Kemenkumham Jateng borong tiga penghargaan dari Menkumham
Kamis, 26 Oktober 2023 19:24 Wib
Menkumham ajak UMKM Bali bicara KI dan kemudahan berusaha
Jumat, 1 September 2023 21:19 Wib
Menkumham sebut anaknya terlibat bisnis di LP bohong besar
Selasa, 2 Mei 2023 14:19 Wib
Peringati HBP Ke-59, Menkumham minta insan Pemasyarakatan teguhkan komitmen
Selasa, 2 Mei 2023 13:25 Wib
Menkumham bantah Pasal 100 KUHP ringankan hukuman Ferdy Sambo
Rabu, 22 Februari 2023 12:04 Wib
Yasonna lantik dan ambil sumpah anggota MPPN, MKNP, dan MKNW
Kamis, 27 Oktober 2022 8:03 Wib
Pertemuan bilateral dengan Dirjen WIPO, Menkumham serahkan instrumen aksesi Traktat Budapest
Kamis, 14 Juli 2022 10:46 Wib