Kawali sebut delisting aset kripto berdampak pada masyarakat

Koalisi Kawal Indonesia Lestari menyebut keputusan penghapusan atau delisting aset kripto di Indonesia berdampak pada masyarakat bawah saat pandemi COVID-19.

Menurut dia, sejumlah mata uang digital (cryptocurrency) terus menunjukkan kinerja positif di tengah perlambatan ekonomi akibat imbas pandemi.

Perkembangan aset kripto yang kian pesat tentunya sangat membutuhkan berbagai tingkatan regulasi.

Ketua Umum Kawali, Puput TD Putra, mengungkapkan faktanya aset kripto merupakan alat investasi yang dinilai aman karena sudah terbangun ekosistemnya sehingga dengan adanya bursa kripto, akan memudahkan pengawasan dan perlindungan bagi investor dan pedagang.

Mengacu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, bursa kripto berdampak positif bagi semua "stakeholder" di industri aset kripto di Indonesia.

Bahkan dapat meningkatkan "level of confidence" masyarakat yang akan memulai memulai investasi di aset kripto.

"Kripto dipilih karena terbukti sebagai aset 'safe haven' dan lebih likuid yang membuat masyarakat beramai-ramai mencoba investasi aset kripto. Tak terkecuali masyarakat seperti pedagang kecil, driver ojol bahkan mahasiswa pun sangat terbantu adanya aktivitas trading aset kripto," katanya.

Puput mencontohkan, salah seorang mitra ojol di Jakarta, Hendro Hemawan, yang memilih berinvestasi di aset kripto dengan alasan ingin merubah kehidupan menjadi lebih baik, meskipun belakangan harapan akan nasib baik berpihak kepada mereka menjadi sirna menyusul kebijakan delisting terhadap aset Kripto.

Kini jumlah pelanggan kripto terus mengalami peningkatan dan berdasarkan data Kementerian Perdagangan hingga Mei 2021, tercatat jumlah pemain di aset kripto sudah mencapai 6,5 juta trader dengan total transaksi menembus angka Rp370 triliun.

"Dibanding kinerja perdagangan kripto pada periode yang sama tahun sebelumnya (Mei 2020), tercatat terjadi kenaikan lima kali lipat senilai Rp65 triliun dengan jumlah investor sebanyak 4 juta orang," ujarnya.

Kementerian Perdagangan sendiri juga memperkirakan perdagangan aset kripto akan terus bertumbuh seiring meningkatnya jumlah investor yang berminat berinvestasi di perdagangan kripto.

Angka ini tumbuh dua kali lipat dalam setahun dengan nilai transaksi yang juga meningkat secara signifikan.

Kendati demikian, Puput mengingatkan kembali bahwa pada bulan Mei 2022, pemerintah secara resmi telah menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh, atas transaksi kripto.

"Hal itu dilakukan karena tingginya potensi penerimaan negara dari transaksi kripto," kata mantan Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, perusahaan yang dipimpin oleh Peter F Gontha ini sebelumnya telah merilis Crypto Utility ROXI yang disebutnya sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan teknologi digital.

Pegiat lingkungan hidup dan HAM ini menyatakan melalui teknologi penghitungan emisi, pengawasan hutan, blokchain, kecerdasan aritifisial, dan crypto utility, penyerapan dan perdagangan karbon yang sesuai dengan kompatibilitas dan standar nasional harus dihadirkan.

"Jadi, rencana akan diresmikannya Digital Futures Exchange (DFX) sebagai bursa kripto di Indonesia akan mengakhiri keraguan masyarakat untuk berinvestasi," ujar Puput.