Semarang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di tengah pandemi COVID-19 terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi inovasi layanan antar kondite notaris.
Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng memberikan layanan antarkondite dan rekomendasi perpanjangan jabatan notaris serta pindah wilayah notaris.
Gagasan inovasi tersebut diinisiasi Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Sub Bidang Administarsi Hukum Umum sebagai Perbaikan layanan untuk memudahkan notaris pada masa pandemi COVID-19 ini.
Layanan antar tersebut diberikan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar kinerja yang dilakukan produktif dan aman dari COVID-19.
Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin menjelaskan layanan tersebut dilakukan dengan harapan pelayanan terhadap notaris tetap bisa diberikan tanpa harus datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng.
"Selain inovasi berbentuk virtual kita juga tetap menjalankan inovasi berupa delivered yang tujuannya memudahkan pelayanan dari pemerintah, karena kita tujuannya melayani masyarakat," kata Yuspahruddin.
Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah Bambang Setyabudi praktik penyelenggaraan layanan antar tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepuasan notaris, dan dapat memberikan kemudahan kepada notaris secara gratis dengan memberikan pelayanan secara sederhana, aman, dan efektif serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik yang diberikan oleh kantor wilayah.
Baca juga: Jelang evaluasi TPN, Kemenkumham Jateng terima penguatan WBK/WBBM dari tim penilai internal
Baca juga: Kemenkumham Jateng-BNNP bersama berantas peredaran narkoba
Sebagai salah satu profesi, Notaris dirasa perlu untuk mengambil peran dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19 dan dengan inovasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan dewasa ini semakin memperbaiki layanan untuk masyarakat salah satunya inovasi layanan antar.
