KPU bakal mendata pemilih di daerah bencana Merapi
Solo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan pihaknya akan melakukan pendataan pemilih terlebih dahulu khusus proses pemungutan suara Pilkada 2020 di daerah bencana erupsi Gunung Merapi.
Pihaknya sudah melakukan pemantauan di wilayah Boyolali termasuk tempat pemungutan suara (TPS) daerah rawan bencana erupsi Merapi, dan KPU daerah sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinsos setempat, terkait pendataan pengungsi yang terdampak bencana, kata Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di sela monitoring logistik, di Solo, Jumat.
Menurut Pramono, beberapa pengungsi memang sebagian ditempatkan hunian pengungsian sementara di Wilayah Kabupaten Boyolali, dan sebagian ada yang di luar daerah kabupaten seperti Magelang.
Baca juga: Gunung Merapi alami 19 kali gempa guguran
Pihaknya sudah menyampaikan ke KPU Boyolali untuk pendataan yang detail, jumlah pemilih yang terdampak dan relokasinya di mana untuk segera dilaporkan ke KPU RI secara lengkap.
"Kami nanti akan memberikan perintah yang sama kepada teman-teman KPU di daerah Klaten dan Boyolali," ujar Pramono.
KPU RI akan mengambil kebijakan setelah mendapat laporan data secara lengkap dari KPU daerah soal TPS khusus di daerah bencana seperti Boyolali dan Klaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
"Yang terpenting pendataan terlebih dahulu. Jadi pemilih itu, harus sesuai nama dan alamat yang paling penting. Kalau soal TPS mudah sekali. Yang terpenting, dia di TPS berapa dan desa mana, serta dia sekarang ada di mana orang per orang itu yang harus diketahui," tutur Pramono.
TPS di daerah bencana tersebut, kata Pramono, yang paling penting pendataan harus valid dahulu, dan beberapa alternatif bisa dilakukan.
Pada acara monitoring logistik Pilkada 2020 di daerah Jateng, Pramono yang didampingi Ketua KPU Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat, selain meninjau Solo, juga KPU wilayah Boyolali dan Sukoharjo.
Menurut Ketua Divisi Program dan Data KPU Boyolali Wardiman, soal TPS daerah bencana erupsi Merapi sudah menyiapkan skenario-nya. Boyolali daerah yang terdampak bencana erupsi ada tiga desa yakni Tlogolele, Klakah, dan Jrakah.
"Kami sudah menyiapkan empat kecamatan sebagai penyangga, yakni Selo, Musuk, Ampel, dan Tamansari," ucap Wardiman saat mendampingi monitoring KPU RI di Solo.
Menurut Wardiman, pada regulasi sudah jelas kalau pengungsian karena bencana, TPS bisa dipindahkan dari tempat bencana itu.
Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Boyolali soal pendataan pemilih yang terdampak bencana alam jika itu, betul-betul terjadi. Pihaknya akan terus melakukan perkembangan terkini terkait status Merapi.
Menyinggung soal jumlah TPS tiga Desa yang terdampak bencana erupsi Merapi di Boyolali, kata dia, yakni Tlogolele ada sebanyak 6 TPS, Klakah 8 TPS, dan Jrakah 9 TPS, tetapi hal ini, tidak semua TPS terdampak bencana.
"Jumlah DPT Desa Tlogolele ada 2.007 pemilih, Klalah ada 2254 pemilih dan Jrakah ada 3.430 pemilih. Kami sudah siapkan skenarionya," papar-nya.
Baca juga: Rawan Merapi, warga Jrakah Boyolali belum mau dievakuasi ke pengungsian
Baca juga: BNPB: 1.000 warga dievakuasi, aktivitas Merapi meningkat
Pihaknya sudah melakukan pemantauan di wilayah Boyolali termasuk tempat pemungutan suara (TPS) daerah rawan bencana erupsi Merapi, dan KPU daerah sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinsos setempat, terkait pendataan pengungsi yang terdampak bencana, kata Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di sela monitoring logistik, di Solo, Jumat.
Menurut Pramono, beberapa pengungsi memang sebagian ditempatkan hunian pengungsian sementara di Wilayah Kabupaten Boyolali, dan sebagian ada yang di luar daerah kabupaten seperti Magelang.
Baca juga: Gunung Merapi alami 19 kali gempa guguran
Pihaknya sudah menyampaikan ke KPU Boyolali untuk pendataan yang detail, jumlah pemilih yang terdampak dan relokasinya di mana untuk segera dilaporkan ke KPU RI secara lengkap.
"Kami nanti akan memberikan perintah yang sama kepada teman-teman KPU di daerah Klaten dan Boyolali," ujar Pramono.
KPU RI akan mengambil kebijakan setelah mendapat laporan data secara lengkap dari KPU daerah soal TPS khusus di daerah bencana seperti Boyolali dan Klaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
"Yang terpenting pendataan terlebih dahulu. Jadi pemilih itu, harus sesuai nama dan alamat yang paling penting. Kalau soal TPS mudah sekali. Yang terpenting, dia di TPS berapa dan desa mana, serta dia sekarang ada di mana orang per orang itu yang harus diketahui," tutur Pramono.
TPS di daerah bencana tersebut, kata Pramono, yang paling penting pendataan harus valid dahulu, dan beberapa alternatif bisa dilakukan.
Pada acara monitoring logistik Pilkada 2020 di daerah Jateng, Pramono yang didampingi Ketua KPU Provinsi Jateng Yulianto Sudrajat, selain meninjau Solo, juga KPU wilayah Boyolali dan Sukoharjo.
Menurut Ketua Divisi Program dan Data KPU Boyolali Wardiman, soal TPS daerah bencana erupsi Merapi sudah menyiapkan skenario-nya. Boyolali daerah yang terdampak bencana erupsi ada tiga desa yakni Tlogolele, Klakah, dan Jrakah.
"Kami sudah menyiapkan empat kecamatan sebagai penyangga, yakni Selo, Musuk, Ampel, dan Tamansari," ucap Wardiman saat mendampingi monitoring KPU RI di Solo.
Menurut Wardiman, pada regulasi sudah jelas kalau pengungsian karena bencana, TPS bisa dipindahkan dari tempat bencana itu.
Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Boyolali soal pendataan pemilih yang terdampak bencana alam jika itu, betul-betul terjadi. Pihaknya akan terus melakukan perkembangan terkini terkait status Merapi.
Menyinggung soal jumlah TPS tiga Desa yang terdampak bencana erupsi Merapi di Boyolali, kata dia, yakni Tlogolele ada sebanyak 6 TPS, Klakah 8 TPS, dan Jrakah 9 TPS, tetapi hal ini, tidak semua TPS terdampak bencana.
"Jumlah DPT Desa Tlogolele ada 2.007 pemilih, Klalah ada 2254 pemilih dan Jrakah ada 3.430 pemilih. Kami sudah siapkan skenarionya," papar-nya.
Baca juga: Rawan Merapi, warga Jrakah Boyolali belum mau dievakuasi ke pengungsian
Baca juga: BNPB: 1.000 warga dievakuasi, aktivitas Merapi meningkat