Jakarta (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tunduk pada aturan Twitter yang sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, menurut perusahaan media sosial tersebut.
Twitter menyematkan pemberitahuan "kepentingan publik" pada sejumlah cuitan dari "pemimpin dunia" yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut, yang jika pengguna adalah masyarakat biasa akan dihapus.
Cuitan semacam itu, dari kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah, disembunyikan dan Twitter mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan cuitan.
Namun, Twitter mengatakan perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat.
Baca juga: Sekutu besar AS ucapkan selamat kepada Joe Biden
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini," kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin.
Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa (3/11), termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label "kepentingan publik" pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.
Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga Facebook.
Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.
Dikatakan bahwa "mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga."
Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.
Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11), menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan.
Baca juga: Partai Republik butuh Rp852,9 miliar buat danai gugatan pemilu Trump
Berita Terkait
Lambang 'X' dicopot dari gedung markas besar Twitter
Selasa, 1 Agustus 2023 9:10 Wib
Twitter akan menghapus akun yang tidak aktif
Selasa, 9 Mei 2023 10:07 Wib
Identitas terduga penghina Iriana Jokowi diketahui polisi
Minggu, 20 November 2022 6:25 Wib
Pemilik akun centang biru di Twitter mulai dikenakan 8 USD
Senin, 7 November 2022 8:30 Wib
Tagar "We Are UMP" jadi trending di Twitter, ada apa?
Senin, 22 Agustus 2022 20:09 Wib
Inilah dua pesepakbola yang paling sering diusik di Twitter
Rabu, 3 Agustus 2022 8:01 Wib
Pakar : Google, Facebook, dan Twitter terancam diblokir tunjukkan ketegasan pemerintah
Senin, 18 Juli 2022 13:16 Wib
Twitter berangus akun berafiliasi dengan medsos Trump
Jumat, 7 Mei 2021 11:44 Wib