Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan sejumlah modus kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum penyalur beras bantuan pangan nontunai (BPNT) dan merugikan masyarakat penerima bantuan.
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan salah satu modus adalah menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah dalam kantung berlogo Bulog, dan diduga ada oknum yang sengaja melakukan penjualan kantung beras merek Bulog untuk mengelabui masyarakat penerima bantuan.
"Ada penjualan karung-karung kemasan yang sama dengan sejumlah merek, termasuk merek Bulog. Itu diperjualbelikan, sudah tertangkap sama saya, terus diisi beras semau-maunya. Jadi itu yang memfitnah Bulog, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog," kata Buwas di sela peluncuran Beras Fortifikasi di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat.
Buwas menduga terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.
Baca juga: Buwas: Jangan main-main dengan bansos pangan
Kerugian yang ditaksir akibat praktik penipuan oleh oknum penyalur BPNT, mencapai Rp30 ribu per keluarga. Besaran BPNT yang ditetapkan adalah sebesar Rp110 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
Jika dijumlahkan, kerugian yang ditimbulkan cukup besar, mengingat berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan 32 kasus dengan modus serupa. Meski demikian, Buwas belum mau mengungkapkan lokasi mana saja yang terdapat modus kejahatan penyaluran BPNT.
"Ini kan ada proyek besar, uang yang besar. Sepertinya tidak kelihatan, padahal nilainya besar. Tidak hanya di Pulau Jawa, tapi beberapa pulau, di beberapa wilayah," kata Buwas.
Buwas menambahkan saat ini Bulog memiliki stok 2,5 juta ton setara beras dengan penyaluran harian berkisar 4.000 ton per hari khusus untuk Operasi Pasar (OP) atau di luar BPNT.
Jika Bulog ditugaskan untuk memasok stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Program BPNT, artinya perusahaan akan mengeluarkan stok sekitar 700.000 ton untuk periode September-Desember 2019.
"Artinya, stok akhir tahun masih akan sangat aman karena kewajiban stok akhir tahun ini sebenarnya hanya 1 juta sampai 1,5 juta ton," kata dia.
Baca juga: Buwas: Kartel kuasai pangan dalam negeri
Berita Terkait
Pakar: Budi daya padi di lahan kelapa sawit dukung ketahanan pangan
Sabtu, 27 April 2024 10:03 Wib
Menhub ingatkan terbangkan balon udara tanpa izin dapat dipidana
Minggu, 31 Maret 2024 21:20 Wib
Pemkot Semarang dorong budi daya bawang merah varietas Bima
Senin, 4 Maret 2024 7:41 Wib
Pemkab Cilacap tanam 1.000 pohon hortikultura bersama siswa PAUD-TK
Kamis, 29 Februari 2024 8:38 Wib
Pangdam persilakan laporkan TNI tak netral ke posko netralitas pemilu
Jumat, 2 Februari 2024 15:07 Wib
Bandara Singkawang hampir jadi, mampu didarati Airbus A320
Senin, 29 Januari 2024 8:41 Wib
Alfamart berdayakan warga melalui vertikultur dan budi daya ikan
Jumat, 29 Desember 2023 9:17 Wib
Menkes: Kesehatan dan pendidikan berkualitas kunci Indonesia jadi negara maju
Jumat, 15 Desember 2023 13:45 Wib