Semarang (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka enggan berkomentar banyak soal permintaan KPK kepada Kejaksaan Agung untuk membantu menghadirkan enam jaksa yang bertugas di Kejati Jateng sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta.
"Itu kan suratnya ke Kejagung," kata Yunan usai menghadiri penyerahan remisi HUT Ke-74 Republik Indonesia di Lapas Klas I Kedungpane, Kota Semarang, Sabtu.
Ia mempersilahkan hal tersebut ditanyakan langsung ke Kejagung.
Ketika ditanya apakah keenam jaksa tersebut masih bertugas di Jawa Tengah atau tidak, Yunan juga tidak bersedia menjelaskan.
Baca juga: KPK surati Jaksa Agung minta hadirkan enam jaksa Kejati Jateng
KPK telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan menghadirkan enam jaksa yang bertugas di Kejati Jawa Tengah sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta.
"Dalam penanganan perkara dugaan suap terkait perkara di Kejati DKI, KPK telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan menghadirkan saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Enam jaksa yang dipanggil itu yakni Kusnin, M Rustam Efendi, Benny Crisnawan, Dyah Purnamaningsih, Musriyono dan Adi Wicaksana.
Kusnin sebelumnya menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus yang akhir digantikan oleh Ketut Sumedana.
"Sebagai bentuk koordinasi antar institusi, KPK juga menyurati Jaksa Agung untuk bantuan menghadirkan saksi-saksi tersebut," tuturnya.
Baca juga: Enam 'Jaksa Nakal' Terancam Sanksi
Berita Terkait
Pakar hukum Unsoed optimistis pimpinan baru mampu pulihkan citra KPK
Jumat, 13 Desember 2024 14:43 Wib
KPK lakukan monitoring perluasan percontohan desa antikorupsi di Kudus
Kamis, 12 Desember 2024 17:13 Wib
Pemprov Jateng raih penghargaan antikorupsi dari KPK
Senin, 9 Desember 2024 18:57 Wib
Polres Pemalang ikut cari Harun Masiku
Minggu, 8 Desember 2024 18:21 Wib
Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ditetapkan KPK RI sebagai desa percontohan Antikorupsi
Rabu, 4 Desember 2024 12:43 Wib
KPK periksa Hendrar Prihadi
Selasa, 3 Desember 2024 22:07 Wib
Pj Wali Kota Pekanbaru terjaring OTT
Selasa, 3 Desember 2024 5:48 Wib
Menteri Agama laporkan barang gratifikasi ke KPK: wujud komitmen good governance
Selasa, 26 November 2024 17:02 Wib