DPD RI uji sahih RUU Lanjut Usia di UNS

id dpd,uji sahih,ruu lanjut usia,uns,semarang

DPD RI uji sahih RUU Lanjut Usia di UNS

Uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia) oleh Komite III DPD RI di Ruang Sidang Gedung Pusat dr. Prakosa (Rektorat) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (25/6). (Foto: Humas DPD)

Semarang (ANTARA) - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia) dan acara dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung Pusat dr. Prakosa (Rektorat) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Kegiatan uji sahih RUU Lansia yang dilaksanakan Selasa (25/6) tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan RUU tentang Lanjut Usia yang diinisiasi oleh DPD RI, mengetahui pandangan dari peserta terhadap RUU Lansia, memperoleh masukan dan saran perbaikan terhadap norma atau substansi dari RUU Lansia, serta untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di waktu mendatang.

Rombongan delegasi Komite III DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Dr. Abdul Aziz Khafia, sementara dari pihak tuan rumah dihadiri oleh pihak rektorat yang diwakili oleh Ketua LPPM UNS, Prof Widodo Muktiyo, dan anggota DPD RI dari dapil Jawa Tengah GKR Ayu Koes Indriyah.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Dr Abdul Aziz Khafia menyatakan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun, keberadaannya dianggap sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan. 

"Uji sahih ini dilakukan untuk memperoleh aspirasi, gagasan dan pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia yang sedang disusun oleh DPD RI," kata Abdul Aziz. 

Baca juga: Pemprov Jateng bertekad penuhi sarana prasarana ramah lansia

Sementara dari pihak UNS menyambut baik dilakukannya uji sahih RUU Lansia tersebut dengan memberikan dukungan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia agar layanan terhadap para lansia semakin baik, kata Widodo Muktiyo. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemaparan oleh tiga orang narasumber Ketua Tim Penyusun RUU lansia Adhi Santika, Pusdemtanas LPPM UNS Sunny Ummul Firdaus, dan tenaga ahli penyusunan raperda Lanjut Usia di Kota Surakarta Waluyo. 

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, terdapat beberapa poin pentingnya untuk dilakukan perubahan atas UU tentang Kesejahteraan Lansia, antara lain pertambahan jumlah populasi lansia di Indonesia semakin meningkat yang ditunjukkan data BPS tahun 2018 menunjukkan 24,49 juta penduduk lansia atau sekitar 9,27 persen dari jumlah penduduk nasional. 

Poin penting lainnya yakni pentingnya pengelompokkan lansia sesuai dengan karakter yang dimilikinya dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan lansia yang lebih komprehensif dan terpadu. 

Selain itu perlu ada pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian layanan bagi lansia, pembangunan berbasis keluarga dan komunitas dalam pemberian layanan jangka panjang bagi lansia (Long Term Care), serta perlu adanya penambahan ketentuan tentang sanksi. 

Kegiatan uji sahih tersebut juga diikuti oleh para senator, yaitu Abdul Aziz Khafia senator dari Jakarta selaku ketua delegasi, GKR Ayu Koes Indriyah selaku tuan rumah (Jawa Tengah), Abu Bakar Jamalia (Jambi), M. Afnan Hadikusumo (DI. Yogyakarta), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Habib A. Bahasyim (Kalimantan Selatan), Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Leonardy Harmaiyn (Sumatera Barat), Emilia Contessa (Jawa Timur), Gede Pasek Suardika (Bali), A. Abubakar Bahmid (Gorontalo), dan Muhammad Nabil (Kepulauan Riau).

Baca juga: Ganjar berbagi kebahagiaan bersama dua lansia
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar