"Mismatch" masih jadi permasalahan sektor pendidikan

Sabtu, 16 Februari 2019 18:00 WIB

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta pada Seminar Nasional dengan tema "Teknologi, Industri, dan Pendidikan" di UNS Inn Hotel Surakarta (Foto: Aris Wasita)

Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah menyatakan "mismatch" atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan masih menjadi permasalahan sektor pendidikan di dalam negeri.

"Faktanya dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, lebih dari 40 persennya 'mismatch'," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta pada Seminar Nasional dengan tema "Teknologi, Industri, dan Pendidikan" di UNS Inn Hotel Surakarta, Sabtu.

Ia mengatakan dalam hal ini terjadi "horisontal mismatch" dan "vertikal mismatch". Menurut dia, untuk "horisontal mismatch" ini yaitu seorang lulusan Fakultas A yang seharusnya bekerja jenis A tetapi harus bekerja jenis B yang tidak dipelajari dalam kurikulum.

"Sebetulnya tidak apa-apa, tetapi jadinya mubazir," katanya.

Selain itu, dikatakannya, ada juga "vertikal mismatch", yaitu lulusan Strata 1 (S1) harus mengambil pekerjaan yang seharusnya untuk anak lulusan SMA.

"Jumlahnya ini lebih dari 50 persen. Vertikal ini bisa 'overqualified' dan bisa 'underqualified. Ini menjadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu, kita merefleksi sendiri ke mana arah pendidikan Indonesia ke depan," katanya.

Ia mengakui hingga saat ini belum ada terobosan di dunia pendidikan yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, dikatakannya, pekerjaan rumah lain di sektor pendidikan yang perlu dibenahi yaitu bagaimana meminimalisasi angka pengangguran khususnya dari lulusan perguruan tinggi.

"Data BPS per bulan Agustus 2018 menyebutkan jumlah pengangguran di pendidikan tinggi cenderung meningkat jika dibandingkan tahun 2017 pada bulan yang sama. Ini jadi PR kita bersama, bagaimana menghasilkan lulusan yang tidak bersaing dengan robot dan menghasilkan lulusan yang bisa awet untuk memasuki dunia pekerjaan di masa depan," katanya.

Oleh karena itu, dikatakannya, yang perlu dilakukan ke depan adalah melakukan perubahan paradigma.

"Salah satu yang dilakukan adalah memastikan apa yang kita bekalkan, yaitu 'top ten skill', seperti kepemimpinan dan kemampuan dalam berkomunikasi," katanya.