Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Badan Riset Nasional sangat dibutuhkan untuk menjembatani persoalan riset tanah air.
DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) sedang menggodok Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-Iptek) mendorong dibentuknya badan yang berfungsi memperkuat sinergi penelitian dan rekayasa sosial antarlembaga riset.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus RUU Sisnas-Iptek DPR RI Daryatmo Mardiyanto saat menjadi pembicara dalam panel Rakernas Kemenristekdikti 2019 di Semarang, Jumat (4/1).
"Usulan fraksi di DPR sudah menyinggung sebuah badan yang mengkonsolidasikan penelitian dan rekayasa. Presiden juga menyinggung itu, badan riset nasional," kata Daryatmo Mardiyanto.
Daryatmo menjelaskan sejumlah penelitian yang dihasilkan di lembaga-lembaga penelitian dalam praktiknya tidak jarang tumpang tindih, antara satu lembaga riset dan lembaga lain serta tidak terjalin koordinasi dengan baik.
Ia mencontohkan soal penelitian Padi yang diteliti oleh banyak lembaga dengan hasil yang hampir mirip yang harusnya hasil penelitian fokus dan diarahkan pada sistem perencanaan nasional.
"Bidang penelitian dalam praktiknya ada duplikasi. Sementara hasil penelitian harusnya dipersembahkan ke praktik di lapangan," tambahnya.
Melalui RUU, DPR ingin agar program penelitian dan rekayasa sosial (inovasi) dapat dikonsolidasikan dalam lembaga, badan atau kementerian yang kemudian hasil sinergi tersebut kemudian dikaitkan dengan program perencanaan nasional.
"Paradigma yang disampaikan dalam iptek saat ini lebih terasa Iptek untuk Iptek. DPR ingin Iptek untuk pembangunan nasional," tambahnya.
Terkait anggaran, Daryatmo menjelaskan nantinya ada satu alokasi khusus soal dana abadi riset yang dapat diakses semua lembaga riset, namun terlebih dahulu dengan persetujuan badan riset.
"Soal dana perlu ada terobosan. Selama ini dana penelitian APBN itu terikat dengan siklus tahunan. Dari segi dana harus ada dana abadi penelitian, dan tahun ini sudah diketok sekitar Rp990 miliar," katanya.
Dana abadi penelitian tersebut, tambahnya, nantinya bisa membiayai riset-riset yang diajukan perorangan, kelompok hingga lembaga tanpa bergantung administrasi yang rumit.
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Bawaslu limpahkan perkara calon anggota DPR ke Polres Batang
Minggu, 3 Maret 2024 12:47 Wib
Sejumlah caleg DPR RI petahana Dapil Jateng VIII berpotensi ke Senayan
Rabu, 21 Februari 2024 16:56 Wib
Dirut PT KPI tegaskan kesiapan Kilang Cilacap produksi HVO dan SAF
Jumat, 9 Februari 2024 14:31 Wib