Semarang (Antaranews Jateng) - Komisi Pemilihan Umum dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu menjalin kerja sama secara serius guna mencegah peretasan terhadap web KPU agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019, kata pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha.
Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) ketika menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa keberadaan BSSN untuk meningkatkan keamanan sistem masing-masing instansi.
BSSN, kata Pratama, bisa melakukan pengecekan dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan sistem instansi negara, termasuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu RI.
Pratama mencontohkan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 dan 2018, KPU selalu menjadi target serangan. Belum lagi web kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.
"Pada prinsipnya para peretas selalu lebih di depan saat melakukan serangan. Kita tidak bisa mengetahui peretas akan menyerang web instansi yang mana, kecuali ada info lain yang valid dari sumber terpercaya," kata Pratama.
Peretasan seperti kegiatan digital lainnya, selalu meninggalkan jejak dan ada potensi terlihat aktivitasnya. Hal inilah yang membuat monitoring pada sistem sangat penting dan menjadi pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah.
Menurut Pratama, seharusnya perbaikan dan penguatan dilakukan sebelum ada serangan. Namun, fakta di lapangan adalah keamanan siber pada sistem instansi ini belum menjadi prioritas sehingga baru mendapatkan perhatian saat ada serangan.
"Penguatan memang harus dilakukan di semua sisi, mulai dari sisi sumber daya manusia, peralatan, hingga tools. Selain itu, juga sistem itu sendiri," kata Pratama.
Apalagi, Presiden RI Joko Widodo menginginkan internet sebagai solusi permasalahan birokrasi dan perizinan. Bila keamanan sistemnya tidak kuat, akan menjadi masalah dari waktu ke waktu.
Pratama memandang sumber daya manusia yang ahli di bidang keamanan siber tanah air cukup banyak dan tidak kalah dengan pakar dari luar negeri.
Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, kata Pratama, adalah keberpihakan pada pembangunan teknologi dan keamanan siber dalam negeri.
Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, misalnya, belakangan diketahui ternyata dibangun oleh asing sehingga ada banyak kesulitan dan memakan waktu saat ada masalah.
"Tentu kita ingin selain SDM dalam negeri, ada penggunaan teknologi hasil kreasi anak bangsa. Manfaatnya jelas, server dan teknologi dalam negeri akan membuat semua permasalahan teknis dan hukum diselesaikan cepat sesuai dengan hukum di Indonesia," kata Pratama.
Berita Terkait
Pakar : Lembaga Perlindungan Data Pribadi perlu segera dibentuk
Selasa, 12 Maret 2024 10:50 Wib
KPP Pratama Surakarta imbau masyarakat sampaikan SPT tepat waktu
Sabtu, 24 Februari 2024 7:45 Wib
Seleksi terbuka sejumlah jabatan tinggi di Pemkot Surakarta
Jumat, 23 Februari 2024 17:13 Wib
KPP Pratama Surakarta buka Pojok Pajak di seluruh kelurahan
Sabtu, 17 Februari 2024 17:07 Wib
Pakar: Sirekap harus diperkuat untuk jaga suara rakyat
Selasa, 13 Februari 2024 8:34 Wib
KPP Pratama Temanggung targetkan perolehan pajak Rp501 miliar di 2024
Rabu, 7 Februari 2024 8:29 Wib
KPP Pratama Surakarta sita rekening efek WP
Minggu, 10 Desember 2023 4:49 Wib
Pemkot Pekalongan buka seleksi pengisian lima jabatan tinggi pratama
Rabu, 8 November 2023 13:21 Wib