Solo (Antaranews Jateng) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan masyarakat jangan menyikapi berlebihan terkait dengan kegiatan Jalan Sehat Umat Islam pada tanggal 9 September 2018 di Kota Solo.
"Negara ini negara hukum, ikuti aturan main dan aturan hukum. Ketika pihak KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa ini bukan kampanye maka harus dihormati keputusan tersebut," kata Abdul Kharis Almasyhari di Solo, Minggu.
Menurut Abdul Kharis Almasyhari, acara tersebut bukan kampanye, melainkan gerakan "Tritura", yaitu turunkan harga sembako, turunkan harga BBM, dan turunkan tarif listrik. Hal ini wajar dilakukan.
"Karena ini bukan kampanye jadi wajar dilakukan di luar masa kampanye Pilpres 2019," kata Abdul Kharis Almasyhari.
Wakil rakyat itu mengimbau masyarakat yang keberatan terkait dengan kegiatan tersebut bisa menyampaikannya ke kepolisian.
"Kalau yang tidak setuju, boleh, sampaikan ke aparat. Pada prinsipnya masyarakat harus saling menghargai satu dengan yang lain," katanya.
Abdul Kharis Almasyhari juga berharap petugas kepolisian dapat mengamankan semua kegiatan masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, termasuk Jalan Sehat Umat Islam.
"Yang harus dipahami adalah semua pihak harus berpedoman bahwa asas praduga tak bersalah. Kalau jalan sehat, ya, jalan sehat, jangan berpikiran bahwa ini akan digunakan berlebihan. Saya kira nanti di sisi lain orang akan menyuarakan aspirasinya, sebaliknya juga harus dihormati," katanya.
Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Cinta Surakarta menolak keras kegiatan Haornas Jalan Sehat tersebut.
Menurut koordinator kegiatan Tego Widarti, penolakan itu karena kegiatan tersebut telah dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu dan dikhawatirkan akan mengganggu iklim kondusif di Kota Solo. Bahkan, Tego Widarti juga meminta pihak keamanan untuk tidak memberikan izin terkait dengan kegiatan tersebut.
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Bawaslu limpahkan perkara calon anggota DPR ke Polres Batang
Minggu, 3 Maret 2024 12:47 Wib
Sejumlah caleg DPR RI petahana Dapil Jateng VIII berpotensi ke Senayan
Rabu, 21 Februari 2024 16:56 Wib
Dirut PT KPI tegaskan kesiapan Kilang Cilacap produksi HVO dan SAF
Jumat, 9 Februari 2024 14:31 Wib