Solo (Antaranews Jateng) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunda peresmian KA Solo Express yang sedianya akan melayani perjalanan rute Solo Balapan-Kuotarjo.
"Saat ini kami masih menunggu jadwal yang tepat bagi para pejabat berwenang yang akan meresmikan KA ini, di antaranya Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT KAI, serta Wali Kota Surakarta," kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasional (Daop) VI Yogyakarta Eko Budiyanto di Solo, Kamis.
Sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan penundaan peresmian ini akan sampai kapan.
"Meski demikian, harapan kami secepatnya dapat diresmikan sehingga masyarakat juga segera bisa memanfaatkannya," katanya.
Selain itu, pihaknya juga berharap dengan beroperasinya KA tersebut dapat mengurai kepadatan KA Prambanan Ekspres (Prameks) yang selama ini juga melayani rute tersebut. Sebagaimana diketahui, tingkat keterisian KA Prameks saat ini rata-rata di angka lebih dari 100 persen.
Terkait dengan sarana KA Solo Express, saat ini pihaknya masih dalam proses mematangkan sambil menunggu jadwal pasti peresmiannya.
Sementara itu, nantinya akan ada proses uji coba KA baru keluaran PT Industri Kereta Api (INKA) tersebut. Setelah proses uji coba, dikatakannya, proses selanjutnya yaitu sertifikasi.
Ia mengatakan sertifikasi tersebut mulai dari sarana yang ada dalam armada KA hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau awak KA.
Untuk proses sertifikasi sendiri, dikatakannya, merupakan kewenangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sebelumnya, direncanakan KA tersebut akan diresmikan pada hari Jumat (11/5). Selama tiga hari perjalanan pertama, dikatakannya, PT KAI yang menggratiskan tiket kepada para penumpang.
Berita Terkait
KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Kecamatan Karanganyar Demak
Senin, 12 Februari 2024 10:25 Wib
Akademisi: Alasan Bawaslu usulkan penundaan Pilkada 2024 tidak kuat
Sabtu, 15 Juli 2023 12:24 Wib
BHP gelar Seminar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Selasa, 7 Maret 2023 20:08 Wib
Bupati Kudus keluarkan SK penundaan pelantikan perangkat desa
Selasa, 7 Maret 2023 19:44 Wib
Keadilan tak dirasakan masyarakat timbulkan putusan kontroversial
Selasa, 7 Maret 2023 13:32 Wib
Analis: Putusan penundaan Pemilu 2024 lebihi kewenangan PN
Jumat, 3 Maret 2023 9:46 Wib
Gibran pastikan penundaan kenaikan tarif PBB
Selasa, 7 Februari 2023 12:53 Wib
Bijaksana, penundaan kenaikan harga tiket Candi Borobudur
Kamis, 9 Juni 2022 23:25 Wib