Penurunan PBB 2018 indikasi kebijakan bermasalah

id lp2k

Penurunan PBB 2018 indikasi kebijakan bermasalah

Ilustrasi - Seorang pegawai dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan model baru yang dilengkapi keterangan nilai tunggakan wajib pajak. (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Semarang (Antaranews Jateng) - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Jawa Tengah menilai keputusan menurunkan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Semarang 2018 mengindikasikan proses pengambilan kebijakan bermasalah.

"Keputusan menaikkan besaran PBB memang terkesan sepihak sehingga menuai protes dan keluhan masyarakat. Akhirnya, diturunkan lagi," kata Kepala Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat LP2K Semarang Abdun Mufid di Semarang, Selasa.

Menurut dia, keputusan menaikkan besaran PBB sebesar 70 persen diambil berdasarkan rapat internal antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Wali Kota Semarang sehingga terkesan sebagai keputusan yang diambil secara sepihak.

Dalam pengambilan keputusan, apalagi menyangkut banyak pihak, seperti PBB, kata dia, semestinya melibatkan berbagai "stakeholder" untuk membahasnya, tetapi kenyataannya tidak ada ajakan membahas rencana kenaikan besaran PBB.

"Bahkan, ketika menurunkan lagi besaran PBB sebesar 40 persen itu juga tidak diajak lagi. Soal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menaikkan PBB, kami sepakat jika pembahasannya melibatkan banyak pihak," katanya.

Ia mengatakan pembahasan rencana kenaikan besaran PBB seandainya dibahas berbagai pihak terkait tentunya tidak akan sampai menuai protes dari masyarakat karena kenaikannya sudah diperhitungkan dan tidak terlalu signifikan.

"Bahwa PBB memang harus meningkat, iya. Tetapi, jangan terlalu signifikan. Sekarang, kan diturunkan lagi. Kami melihat ini menunjukkan proses pengambilan kebijakan yang bermasalah," katanya.

Ditambahkan Abdun, Pemerintah Kota Semarang semestinya tidak hanya mengandalkan PBB untuk meningkatkan PAD, sebab banyak sektor lain yang berpotensi untuk menyumbang PAD, misalnya retribusi parkir tepi jalan.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang Zainal Abidin juga kaget dengan kebijakan penurunan besaran PBB dari semula naik 70 persen menjadi 30 persen.

"Bahkan, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengaku tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan. Baik saat menaikkan maupun menurunkan besaran PBB. Jadi, seperti pencitraan malah," katanya.

Sebagaimana diwartakan, Pemkot Semarang menurunkan besaran PBB Kota Semarang 2018 sebesar 40 persen setelah mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai tingginya kenaikan pajak tersebut.
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar