Maros, Sulsel, ANTARA JATENG - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
mengimbau pemerintah daerah menyinergikan program pengentasan kemiskinan
dengan program pemerintah pusat.
"Kerja sama antara Pemda dan pemerintah pusat juga dibutuhkan guna
menyukseskan program pembangunan, baik di kawasan maupun nasional," kata
Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
nontunai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dia mengatakan salah satu program pembangunan itu terkait dengan
upaya pengentasan kemiskinan sehingga dengan sinkronisasi program dapat
menjadikan kinerja di lapangan lebih efektif dan efisien.
Dalam menjalin sinergi itu, Khofifah mencontohkan, pemerintah pusat
menggulirkan Bansos PKH kepada enam juta keluarga penerima manfaat
(KPM). Apabila Pemerintah Daerah memiliki program yang mirip maka bisa
disinergikan sehingga bisa memperluas jangkauan.
"Kemensos memiliki basis data terpadu. Pemda bisa menjadikan data tersebut acuan dalam menyalurkan bansos," ujarnya.
Hal itu sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo saat membuka
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 26 April
2017 yang menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus fokus dan
berprioritas.
Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut
Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan.
Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk
memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri
dan sering kali menjadi bengkalai.
Berkaitan dengan hal tersebut, PKH muncul sebagai salah satu program
strategis nasional yang juga menjadi program prioritas daerah dalam
menanggulangi kemiskian.