
Mensos pastikan segera penuhi kekurangan fasilitas Sekolah Rakyat di Solo

Solo (ANTARA) - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memastikan segera memenuhi kekurangan fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat (SR) yang ada di Solo, Jawa Tengah.
"Tadi banyak printilan yang mesti kami perbaiki terus. Kami ingin kekurangan-kekurangan ini bisa kami penuhi ke depan," katanya di sela kunjungan di Sekolah Rakyat, Minggu.
Ia mengatakan beberapa yang akan segera ditindaklanjuti, di antaranya status kepala sekolah, tunjangan kinerja kepala sekolah dan guru, kekurangan jumlah tenaga kependidikan, dan kekurangan sarana prasarana.
"Banyak yang kami perbaiki dan akan kami penuhi secara bertahap," katanya.
Selain itu, diakuinya, masih banyak ditemukan siswa yang mengalami kesulitan tidur dan ada beberapa masalah lain pada siswa yang harus ditangani secara sabar oleh kepala sekolah, guru, bahkan oleh Kementerian Sosial.
"Tapi sejak kami mulai Senin lalu semua berjalan lancar sambil kami evaluasi setiap hari. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah," katanya.
Sementara itu, nantinya akan ada keterlibatan dari TNI/Polri untuk penguatan kedisiplinan pada anak.
"Anak-anak ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang bisa tidur cepat, ada yang nggak bisa tidur cepat, ada yang pagi bangunnya gampang, ada yang susah. Padahal sarapan harus bareng, semua dibikin supaya kebersamaan makin kuat, maka penguatan kedisiplinan di babak awal penting. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman dari TNI/Polri," katanya.
Disinggung soal siswa yang mengundurkan diri, diakuinya, tidak ada pengunduran diri mengingat pihaknya tidak membuka pendaftaran.
"Jadi ketika orang tua tidak bersedia, anak tidak bersedia, di belakang ini yang antre banyak sekali karena kami nggak membuka pendaftaran dan kami berdasarkan data. Data kami banyak anak yang belum sekolah, tidak sekolah dan berpotensi putus sekolah, datanya desil satu dulu, miskin ekstrem dan miskin, kemudian nanti baru desil dua," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, dan putus sekolah.
"Karena setelah dilihat data, tim datang ke rumah orang tuanya untuk melakukan survei, kalau orang tua bersedia, anak bersedia, mereka tanda tangan lalu diproses lebih lanjut oleh Dinsos setempat bersama PKH dan Diknas. Setelah semua clear dibawa ke pak wali (Wali Kota Surakarta), pak wali yang menandatangani," katanya.
Namun ia mengakui ada guru yang mengundurkan diri, salah satunya sebabnya penempatan terlalu jauh dari tempat tinggal.
"Solusinya ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50.000 guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum ada penempatan," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
