Pemprov Jateng Diminta Percepat Pengurangan RTLH
Semarang, ANTARA JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta terus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di 35 kabupaten/kota sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
"Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota
harus fokus pada program-program pengentasan kemiskinan secara langsung," kata anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Basis Data Terpadu Pemprov Jateng, penanganan RTLH di provinsi setempat pada periode 2011-2016 tercatat baru mencapai 63.273 unit.
Menurut dia, jumlah itu sangat kecil karena hanya sekitar 3,6 persen dibandingkan dengan jumlah RTLH yang belum tertangani yakni 1.691.660 unit.
"Komposisi anggaran (APBD Jateng) untuk pengentasan kemiskinan kurang dan penanganan RTLH masih sangat kecil," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ia menyebutkan, pengentasan kemiskinan bisa melalui sejumlah program di berbagai satuan kerja perangkat daerah dengan bantuan langsung RTLH sebesar Rp10 juta untuk tiap rumah maupun pengembangan dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Jika semua dinas mengeroyok pengentasan kemiskinan melalui program-programnya, maka penurunan akan signifikan," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui jumlah RTLH di Jateng masih cukup tinggi dan akan dikurangi secara bertahap dengan melibatkan beberapa pihak terkait.
"Dana bantuan dari Pemprov Jateng itu tidak akan cukup untuk memperbaiki semua bagian RTLH sehingga perlu ada prioritas perbaikan," ujarnya.
Kriteria rumah warga yang disebut RTLH dan berhak mendapat bantuan perbaikan, antara lain atap, lantai, dan dindingnya tidak layak untuk ditempati.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
