OTT Berimbas pada Perjuangan Penguatan DPD

Sabtu, 17 September 2016 15:48 WIB

Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip Semarang Doktor Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. (Dok.)

Semarang, Antara Jateng - Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus diikuti dengan kekuatan figur dan citra DPD RI yang baik untuk membela rakyat, kata pakar pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono di Semarang, Sabtu sore.

Doktor Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. mengemukakan hal itu terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu dini hari.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI akan melorot tajam jika yang tertangkap tangan itu adalah anggota DPD RI," kata Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu.

Hal itu, lanjut Teguh, juga akan berimbas pada perjuangan atas upaya penguatan kewenangan lembaga tersebut.

"Ini sangat kontradiktif terhadap perjuangan panjang DPD RI untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

Teguh berpendapat bahwa publik bisa tidak percaya bahwa upaya penguatan kewenangan DPD RI akan makin membuka peluang penyalahgunaan kewenangan itu.

"Walaupun korupsi sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, termasuk DPD, DPR RI, dan kabinet sekalipun," kata alumnus Flinders University Australia itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.