Jateng Berkomitmen Lindungi Petani

Rabu, 3 Agustus 2016 14:07 WIB

Sejumlah buruh tani wanita menanam padi di areal persawahan Desa Pesarean, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/Rei/mes/15.

Semarang, Antara Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng berkomitmen memberikan perlindungan serta melakukan pemberdayaan terhadap kalangan petani yang didasari dengan peraturan daerah.

"Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral, dan memberikan kontribusi besar, namun petani mempunyai posisi lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, serta akses pasar sehingga diperlukan upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakannya," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Rabu.

Menurut dia, sebagai provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, sudah selayaknya pembangunan pertanian menjadi prioritas utama Pemprov Jateng guna meningkatkan pemenuhan swasembada serta kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Heru menyebutkan bahwa pada prinsipnya Pemprov Jateng setuju dengan rancangan pembentukan peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan para petani.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan strategis yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani yang diatur dalam perda, antara lain, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Selain itu juga sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, serta bantuan dan subsidi.

"Untuk pemberdayaan, beberapa kebijakan strategisnya seperti memberikan pendidikan, dan pelatihan, pendampingan penyuluh, bantuan pengembangan, serta sarana pemasarana hasil tani, konsolidasi, dan jaminan luas lahan pertanian," ujarnya.

Kemudian, pemberian kemudahan akses pengetahuan dan teknologi, regenerasi petani serta penguatan kelembagaan petani.

Ketua panitia khusus pembahasan raperda perlindungan dan pemberdayaan petani di DPRD Jateng, Messy Widiastuti, mengharapkan dengan disahkan raperda ini dapaf terwujud kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan serta kualitas hidup yang lebih baik.

"Dengan adanya perda ini jadi bisa melindungi nasib petani agar kedepannya bisa semakin berkembang dan diberdayakan," katanya.