Jakarta, Antara Jateng - Ketua DPR Ade Komaruddin meminta pemerintah membentuk crisis center yang ada di beberapa rumah sakit, terkait kasus vaksin palsu, dan harus dipimpin langsung Menteri Kesehatan.
"Setiap rumah sakit dan swasta dilakukan crisis center, secara nasional dipimpin langsung oleh menteri untuk bagaimana mengatasi masalah ini," katanya seusai menerima pengaduan dari para korban vaksin palsu di Ruang Kerja Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kasus vaksin palsu ini harus diteliti lebih dalam lagi misalnya menanyakan ke BPOM dan bagaimana tata niaga vaksin yang dipegang perusahaan BUMN sehingga diketahui akar masalahnya.
Ade menyerahkan kepada Komisi IX DPR terkait langkah ke depan menangani vaksi palsu misalnya membuat Panitia Kerja dan kalau tidak cukup maka dibuat tim pengawas.
"Ini untuk menindaklanjuti siapa biang kerok dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional," ujarnya.
Dia menilai kasus vaksin palsu itu sangat krusial karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam kasempatan itu mengatakan, pemerintah mengalami dilema apakah akan membuka kasus tersebut atau tidak.
Hal itu menurut dia karena kalau dibuka akan menimbulkan kepanikan namun kalau tidak dibuka maka sama saja melakukan pembiaran terus menerus.
"Lalu kami putuskan dibuka namun perlu antisipasi, apakah vaksin itu berbahaya atau tidak," ujarnya.
Dia meminta Satgas melanjutkan penelusuran karena diduga kasus tersebut ada di sembilan provinsi sehingga diperlukan pembentukan crisis center.
Menurut dia, pembentukan crisis center itu bertujuan agar para korban bisa mencari informasi lebih rinci.
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Bawaslu limpahkan perkara calon anggota DPR ke Polres Batang
Minggu, 3 Maret 2024 12:47 Wib
Sejumlah caleg DPR RI petahana Dapil Jateng VIII berpotensi ke Senayan
Rabu, 21 Februari 2024 16:56 Wib
Dirut PT KPI tegaskan kesiapan Kilang Cilacap produksi HVO dan SAF
Jumat, 9 Februari 2024 14:31 Wib