Normalisasi BKT dan Kampung Bahari Sinkron

Sabtu, 20 Februari 2016 21:07 WIB

Sejumlah kerbau berendam di Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang, Jateng, Kamis (9/1). Tingginya sedimentasi di Sungai BKT dan sistem drainase yang buruk disinyalir menjadi penyebab sering terjadinya banjir di Kota Semarang. ANTARA FOTO/R. Rekoto

"Rencana normalisasi Sungai BKT dengan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok ini sebenarnya ada sinkronisasi," kata Kepala Badan Perencanaan Bappeda Kota Semarang M. Farchan di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, normalisasi Sungai BKT nantinya akan menghasilkan limbah hasil pengerukan sedimentasi dalam jumlah relatif cukup besar, mengingat parahnya sedimentasi yang membutuhkan tempat untuk pembuangan.

Namun, kata dia, sedimentasi Sungai BKT bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok karena nantinya pemerintah tetap membutuhkan tanah urukan untuk menyempurnakan bangunan.

"'Disposal' atau sedimentasi Sungai BKT nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Sungai BKT. Jadi, pemerintah tidak perlu lagi mencarikan lahan untuk tempat buangan disposal itu," katanya.

Tanah hasil pengerukan sedimentasi Sungai BKT diperkirakan bisa mencapai 2.000.000 meter kubik dengan parahnya sedimentasi di sungai yang membelah wilayah Kota Semarang itu.

Kondisi Sungai BKT sekarang ini, lanjut dia, sudah mengalami pendangkalan sangat parah karena sedimentasi. Hal ini diperparah dengan banyaknya sampah dan banyaknya bangunan liar di bantaran sungai.

"Sekarang saja, lebar Sungai BKT hanya sekitar 20 meter. Nantinya, normalisasi sungai akan memperlebar jadi 30 hingga 60 meter sehingga bisa menampung debit air sampai 423 meter kubik/detik," katanya.

Maka dari itu, kata dia, Pemerintah Kota Semarang sudah mencarikan "disposal area" (lokasi pembuangan) sedimentasi di Kampung Bahari Tambaklorok untuk mempercepat upaya normalisasi yang akan dilakukan.

"Artinya, jika Kampung Bahari Tambaklorok berjalan, normalisasi Sungai BKT juga berjalan. Dua program ini termasuk dalam upaya penanganan banjir dan rob yang terjadi di Kota Semarang," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyebutkan setidaknya ada empat pekerjaan (PR) Pemkot Semarang dalam 5 tahun ke depan, salah satunya penanggulangan persoalan banjir dan rob.

"Tiga PR lainnya, yakni persoalan kemacetan, kemiskinan, dan infrastruktur pinggiran. Kami sangat mendukung apa yang dilakukan Pemkot Semarang untuk menuntaskannya," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.