Pembahasan Kenaikan Tunjangan PNS Ditunda

Selasa, 5 Mei 2015 19:34 WIB

ilustrasi

"Memang belum ada usulan kenaikan TPP, namun wacananya (usulan kenaikan) sudah berkembang. Makanya, kami tepis dulu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Selasa.

Hal itu diungkapkan politikus Partai Gerindra tersebut usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Kedua DPRD Kota Semarang yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD setempat.

Menurut dia, kinerja Pemerintah Kota Semarang selama lima tahun ini dinilai kurang maksimal, baik dalam pengawasan maupun pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator.

Ia mencontohkan kasus dugaan raibnya dana kas daerah Pemkot Semarang sebesar Rp22 miliar, kasus pembelian gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama, dan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

"Kasus dugaan raibnya uang kasda dan pembelian gedung Oudetrap menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan. Belum lagi dugaan pungutan liar (pungli) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya.

Demikian pula, kata dia, anggaran yang terserap baru 70 persen dari total Rp3,5 triliun yang membuat SiLPA sangat besar membuktikan kurang optimalnya penyerapan anggaran yang dilakukan Pemkot Semarang.

Di sisi lain, ia mengatakan masyarakat Kota Semarang tahun ini menghadapi tahun politik seiring dengan pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota (Pilwakot) Semarang 2015.

"Tahun ini kan tahun politik, kami khawatir kalau pembahasan kenaikan TPP, bantuan sosial, dan sebagainya berimplikasi politik. Mewujudkan janji-janji politik, dan sebagainya. Makanya, kami hindari," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Semarang Adi Trihananto mengatakan akan terus memperbaiki dan membenahi kinerja jajaran di bawahnya, termasuk pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat.

"Catatan dari dewan (DPRD) akan kami tindak lanjuti. Pelayanan publik akan terus diperbaiki, perencanaan program juga akan dibuat lebih bagus agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal," katanya.

Berkaitan dengan wacana kenaikan TPP, ia menilai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan PNS tidak ada jeleknya, namun harus dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan dilakukan dengan kajian matang.

"Sekarang ini, ada sasaran kerja pegawai (SKP) yang bisa digunakan untuk menilai kinerja PNS. Makanya, kami akan lakukan kajian dulu. Kalau hasil kajiannya tidak diterima, kami tidak memaksakan diri," kata Adi.