Masalah Kependudukan Perlu Ditangani Setingkat Menteri

Kamis, 28 Agustus 2014 12:54 WIB

Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN). (antaranews.com).

"Kalau masalah ini dipimpin oleh seorang menteri memang cukup bagus atau setidaknya setingkat menteri, tidak seperti sekarang ini di bawah Kementerian Kesehatan," kata Wendi Hartanto di sela-sela pelantikan pengurus Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Cabang Solo, di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kamis.

Persoalan kependudukan, lanjutnya, tidak hanya mengenai pertambahan jumlah penduduk, tetapi kaitannya sangat kompleks menyangkut berbagai hal, baik mengenai kesehatan, pembangunan, urbanisasi dan lain-lain.

Ketua IPADI Pusat Prijono Tjiptoherijanto mengatakan persoalan kependudukan ini sudah dilaporkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), sebagai bahan pertimbangan dan masukan penyusunan program kerja lima tahun mendatang.

"Saya sudah laporkan mengenai masalah kependudukan ini ke Rumah Aspirasi dan bahkan saya lapor sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) itu. bahan-bahannya semua sudah saya serahkan. Ya kita tunggu saja nanti hasilnya," katanya.

"Ya mudah-mudahan Pak Jokowi tidak lupa janjinya sewaktu kampanye yang akan memperhatikan mengenai persoalan kependudukan. Sebab kalau ini terus dibiarkan seperti sekarang ini bukannya tidak mungkin persoalan akan bertambah rumit," kata Prijono didampingi Rektor UNS Ravik Karsidi.