"Koordinasi intelijen ini perlu agar demokratisasi pada pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli 2014, terjaga dan terjamin akan hak-hak masyarakat yang menggunakan hak politiknya dengan aman, jurdil, dan tidak ada sedikit pun indikasi kecurangan-kecurangan," katanya melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu.
Menurut Tjahjo, koordinasi yang optimal dan matang akan menghasilkan deteksi dini intelijen untuk menangkal setiap gangguan ancaman, khususnya menjelang pemilu dan pilpres ke depan yang tahapan-tahapannya makin matang dan masih adanya tahapan persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilu yang belum optimal.
Ia lantas menyebut sejumlah persiapan pelaksanaan pemilu yang belum optimal, antara lain daftar pemilih tetap (DPT), kotak suara kardus, serta distribusi kertas surat suara yang belum merata dan masih ada yang cacat atau rusak.
Hal itu, kata Tjahjo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, memerlukan perhatian semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, Pemerintah, aparat, dan parpol serta dukungan masyarakat Indonesia.
Begitu pula Satuan Tugas (Satgas) Intelijen Terpadu Pengaman Pemilu 2014, menurut Tjahjo, mekanisme koordinasinya harus terpola dan terpadu di lapangan, khususnya tata kelola dari penyelenggara intelijen yang koordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) harus terpadu cermat dan effektif.
"Koordinasi intelijen arahnya untuk bersinergi dalam menentukan kebijakan negara menghindari tumpang-tindih penugasan dan kewenangan," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal) itu.
Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengemukakan bahwa meningkatnya ancaman tehadap kepentingan-kepentingan politik dan keamanan negara menuntut soliditas dan koordinasi yang matang.
Di lain pihak, Tjahjo menyatakan yakin komitmen Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan BIN untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilihan umum, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Saya yakin komitmen Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman serta BIN untuk tetap menjaga netralitas dan melawan bentuk-bentuk indikasi teror politik," kata Tjahjo.