Dipo Alam: Isu Kudeta Suara "Kodok Ngorek"
Senin, 25 Maret 2013 13:44 WIB
"Tak perlu diambil pusing, rakyat tidak tertarik," kata Dipo di Jakarta, Senin, mengomentari unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).
Dipo melihat para dalang dan pelaku, termasuk para penyandang dana gerakan politik itu, hanyalah mereka yang
"menggelembungkan kerongkongan" agar nampak besar dan suaranya terdengar.
"Mereka berharap timbul gerakan politik `people power`, tapi itu tak mungkin," kata Dipo lalu mengatakan gerakan tersebut bukan murni gerakan sosial.
Dipo menilai para penggiat dan penyandang dana aksi 25 Maret itu adalah orang-orang yang tidak punya partai tetapi berambisi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2014.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur Jateng belum tetapkan status darurat bencana karena masih terkendali
13 January 2026 21:03 WIB
Anggota DPR serukan umat Kristiani berempati atas terjadinya bencana alam
20 December 2025 10:08 WIB
Wamensos: Penanganan bencana alam di Sumatra belum butuh bantuan internasional
19 December 2025 5:03 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017