Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera merelokasi setidaknya 900 rumah rusak yang terdampak oleh bencana tanah gerak yang tersebar di wilayah Kabupaten Tegal, Purbalingga, Pemalang, hingga Batang.

"Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah dicek, aman," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu.

Menurut dia, percepatan dilakukan bukan tanpa alasan, sebab selain wilayah tempat tinggal warga yang tak aman, ditambah masih tingginya curah hujan yang menyebabkan potensi bencana berlipat.

"Target, secepatnya warga pindah dari pengungsian ke hunian sementara," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Lahan relokasi itu bukan hanya semata tempat tinggal yang aman, namun Pemprov Jateng juga memperhatikan akses untuk pendidikan anak-anak warga hingga akses mata pencaharian.

Ia merinci ada 800 rumah yang akan direlokasi dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang dan 20 di Batang.

Usai menentukan lokasi relokasi, langkah berikutnya adalah edukasi pada warga agar segera mau pindah lantaran tak semua warga dengan sukarela pindah ke hunian sementara.

Alasannya adalah pekerjaan hingga harta benda yang terpaksa ditinggalkan sehingga Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri untuk memberikan edukasi, dan pemkab juga diminta terus mendekati masyarakat.

Ia juga meminta Dinas Sosial mendata secara lengkap semua warga yang terdampak bukan hanya nama dan asal namun juga pekerjaan hingga harta benda yang dimiliki agar saat proses relokasi tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang.

Saat ini, lanjut dia, warga terdampak tanah gerak Kabupaten Tegal masih tinggal di pengungsian, namun semua kebutuhan dipastikan tercukupi, termasuk untuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.

"Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama," katanya.

Selanjutnya, ia juga meminta pada bupati maupun wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika ada bencana yang berbahaya meski skalanya tak luas.

Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan yang bukan hanya perihal evakuasi korban bencana, namun juga perbaikan lebih lanjut.

"Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan," katanya.

Terakhir, Luthfi juga berpesan pada warga Jateng untuk tetap waspada akan adanya bencana alam karena saat ini curah hujan masih tinggi dan potensi longsor, banjir, rob, tanah gerak bisa saja terjadi.