Magelang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang menjelaskan proses rekrutmen fasilitator Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur (Prodamai) secara terbuka selama sekitar satu bulan.
Pelaksana Tugas Kepala DPMP4KB Kota Magelang Wawan Setiadi dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Rabu, menyebutkan dari 155 pendaftar, terpilih 70 fasilitator yang lolos seleksi.
"Mereka sudah mulai bekerja dan bahkan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi Prodamai, beberapa waktu lalu,” katanya.
Pemkot Magelang menyelenggarakan kegiatan "Pembinaan Fasilitator Prodamai Kota Magelang" selama lima hari, dimulai pada Selasa (7/10), dibuka Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Pendopo Pengabdian Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, antara lain dihadiri Wakil Wali Kota Sri Harso, Sekda Hamzah Kholifi, dan para camat se-Kota Magelang. Narasumber kegiatan itu berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) dan Pemkot Magelang.
Prodamai merupakan inovasi Pemkot Magelang untuk memperkuat partisipasi masyarakat mulai dari tingkat RT, memberikan ruang agar warga dapat aktif menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya.
Ia menjelaskan para fasilitator wajib memahami Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Prodamai, karena mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
“Fasilitator ini tenaga teknis yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, serta mendampingi kegiatan Prodamai di masyarakat,” jelasnya.
Mereka juga berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan Prodamai. Mereka bekerja mengikuti jam kerja ASN Pemkot Magelang, termasuk mendampingi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RT.
“Tantangannya, mereka harus lebih pintar dari pak RT dan pak RW. Tapi tidak perlu khawatir, nanti akan ada pembekalan lengkap,” ujarnya.
Wali Kota Damar mengatakan keberhasilan Prodamai tidak hanya bergantung pada anggaran, akan tetapi juga kualitas pendampingan dan kejujuran para fasilitator.
“Fasilitator ini adalah perpanjangan tangan pemerintah di tingkat masyarakat. Integritas dan kejujuran menjadi modal utama. Jika integritas hilang, kepercayaan masyarakat pun ikut hilang,” ujarnya.
Dia mengingatkan fasilitator agar tidak hanya fokus administrasi, melainkan juga membangun kepercayaan publik dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Selain itu, katanya, mereka harus memiliki disiplin, etika komunikasi, penampilan profesional, ketaatan pada aturan, serta kemampuan beradaptasi dan bekerja sama.
Ia mengatakan pemerintahan yang solid membutuhkan sinergi, bukan kompetisi tidak sehat antarpegawai.