Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, minta dukungan kepada Pemerintah pusat untuk membantu mengatasi dampak krisis fiskal dan pemulihan pasca-aksi anarkis massa yang terjadi di daerah itu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan M. Azmi Basyir di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa saat ini kondisi fiskal di daerah ini tengah menghadapi tekanan berat yaitu persoalan pengelolaan sampah pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu dan pemulihan kerusakan gedung DPRD dan kantor pemerintahan setempat.
"APBD Kota Pekalongan adalah salah satu yang terkecil di Jawa Tengah, sedangkan kami masih menghadapi banyak persoalan mulai dari sampah, komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, hingga dampak aksi anarkis yang membakar gedung DPRD dan kantor pemerintahan pada 30 Agustus 2025. Jadi, jika hanya mengandalkan APBD, jelas tidak mampu menanggung semuanya," katanya.
Menurut dia, pasca-kebakaran yang menghanguskan fasilitas penting, pihaknya harus segera memikirkan upaya pemulihan agar program-program prioritas masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya tidak terhambat karena anggaran harus dialihkan untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan saja.
"Kalau kita paksa membangun sendiri, ujung-ujungnya yang terbebani adalah masyarakat. Saya tidak mau program-program untuk masyarakat yang sudah direncanakan harus disubstitusi demi pembangunan gedung," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya segera bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi keuangan serta Komisi V yang membidangi Kementerian PUPR agar bisa membantu Kota Pekalongan.
Pemulihan pasca-aksi anarkis ini, kata dia tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena proses pembangunan kembali infrastruktur pemerintahan bisa sampai satu tahun atau dua tahun, apalagi, isu pemotongan transfer ke daerah dan tuntutan efisiensi anggaran dari pusat semakin menekan ruang fiskal daerah.
"Oleh karena itu, kami berharap bantuan dari pemerintah. Jika tidak, maka kondisi fiskal yang sudah berat ini akan semakin membebani," katanya.
Azmi mengatakan pemulihan ini bukan hanya tentang membangun kembali gedung DPRD dan pemerintahan saja melainkan juga tentang menjaga agar pelayanan publik dan program pembangunan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Dengan semangat gotong royong, doa, dan dukungan semua pihak, saya yakin kita bisa bangkit dari kondisi sulit ini," katanya.
Baca juga: Jateng secepatnya lakukan pemulihan kerusakan bangunan dampak demo