Semarang (ANTARA) - Rektor Universitas Semarang (USM) Dr Supari ST MT menyampaikan pentingnya peran akademikus, khususnya mahasiswa, dalam menjaga situasi kondusif selama Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan dalam acara "Podcast Polisine Jateng" bertema "Peran Akademisi dalam Pilkada 2024", yang berlangsung, Rabu, 9 Oktober 2024, di ruang Podcast Polisine Jateng, Gedung Mapolda Jateng.
Dalam acara tersebut, Dr Supari yang di dampingi Dr Kukuh Sudarmanto, Kaprodi Magister Hukum USM disambut hangat oleh AKBP Priyo Handoko SE, Kasubbid Multimedia Bidhumas Polda Jateng, dan AKP Edy Purwanto SH, PS Kaur Produk Kreatif Subbid Multimedia Bidhumas Polda Jateng.
Acara ini dipandu oleh Brigadir Oktarinata Indra Rukmana SH Ba Subbag Renmin Bidhumas Polda Jateng sebagai pema dua atau host.
Lebih lanjut, Dr Supari menyatakan bahwa peran akademisi dalam menjaga kondusivitas pilkada sangat penting.
"Kami selalu menyampaikan kepada mahasiswa, baik melalui forum ilmiah, seminar, maupun lewat unit kegiatan mahasiswa (UKM), bahwa partisipasi dalam pilkada sangat dibutuhkan. Mahasiswa perlu mengkritisi visi, misi, serta program kerja para calon dengan memperhatikan rekam jejak mereka," ungkapnya.
Lebih lanjut, Supari menjelaskan bahwa Universitas Semarang aktif menyikapi potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks selama Pilkada.
"Kami selalu mengingatkan dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Setiap informasi harus dicek dan dipastikan kebenarannya, serta harus bersandar pada regulasi yang ada. Hoaks dapat menimbulkan dampak buruk, dan kita tidak ingin terjerat oleh hukum karena menyebarkan informasi palsu," jelasnya.
Mengenai keterlibatan mahasiswa dalam aksi politik atau kampanye, Dr Supari berpendapat bahwa hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik bangsa. Namun, ia menekankan bahwa mahasiswa tetap harus mengutamakan jadwal perkuliahan.
"Mahasiswa boleh berpolitik, tetapi tidak untuk berpolitik praktis di kampus. Kampus harus tetap netral," tambahnya.
Untuk mengantisipasi potensi keterlibatan aktor eksternal yang memperkeruh suasana akademik selama pilkada, Dr Supari menegaskan bahwa kampus akan menolak segala bentuk politik praktis yang dilakukan oleh pihak luar.
"Kampus adalah wilayah netral, tidak boleh ada kampanye politik di lingkungan akademik," ujarnya.
Di akhir acara, Dr Supari menyampaikan pesan kepada civitas akademika dan mahasiswa Universitas Semarang agar tetap kritis dalam menilai calon pemimpin.
"Pilihlah calon yang sesuai dengan visi, misi, dan program kerjanya sehingga kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai," tutupnya. ***
Hal ini disampaikan dalam acara "Podcast Polisine Jateng" bertema "Peran Akademisi dalam Pilkada 2024", yang berlangsung, Rabu, 9 Oktober 2024, di ruang Podcast Polisine Jateng, Gedung Mapolda Jateng.
Dalam acara tersebut, Dr Supari yang di dampingi Dr Kukuh Sudarmanto, Kaprodi Magister Hukum USM disambut hangat oleh AKBP Priyo Handoko SE, Kasubbid Multimedia Bidhumas Polda Jateng, dan AKP Edy Purwanto SH, PS Kaur Produk Kreatif Subbid Multimedia Bidhumas Polda Jateng.
Acara ini dipandu oleh Brigadir Oktarinata Indra Rukmana SH Ba Subbag Renmin Bidhumas Polda Jateng sebagai pema dua atau host.
Lebih lanjut, Dr Supari menyatakan bahwa peran akademisi dalam menjaga kondusivitas pilkada sangat penting.
"Kami selalu menyampaikan kepada mahasiswa, baik melalui forum ilmiah, seminar, maupun lewat unit kegiatan mahasiswa (UKM), bahwa partisipasi dalam pilkada sangat dibutuhkan. Mahasiswa perlu mengkritisi visi, misi, serta program kerja para calon dengan memperhatikan rekam jejak mereka," ungkapnya.
Lebih lanjut, Supari menjelaskan bahwa Universitas Semarang aktif menyikapi potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks selama Pilkada.
"Kami selalu mengingatkan dosen, karyawan, dan mahasiswa untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Setiap informasi harus dicek dan dipastikan kebenarannya, serta harus bersandar pada regulasi yang ada. Hoaks dapat menimbulkan dampak buruk, dan kita tidak ingin terjerat oleh hukum karena menyebarkan informasi palsu," jelasnya.
Mengenai keterlibatan mahasiswa dalam aksi politik atau kampanye, Dr Supari berpendapat bahwa hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik bangsa. Namun, ia menekankan bahwa mahasiswa tetap harus mengutamakan jadwal perkuliahan.
"Mahasiswa boleh berpolitik, tetapi tidak untuk berpolitik praktis di kampus. Kampus harus tetap netral," tambahnya.
Untuk mengantisipasi potensi keterlibatan aktor eksternal yang memperkeruh suasana akademik selama pilkada, Dr Supari menegaskan bahwa kampus akan menolak segala bentuk politik praktis yang dilakukan oleh pihak luar.
"Kampus adalah wilayah netral, tidak boleh ada kampanye politik di lingkungan akademik," ujarnya.
Di akhir acara, Dr Supari menyampaikan pesan kepada civitas akademika dan mahasiswa Universitas Semarang agar tetap kritis dalam menilai calon pemimpin.
"Pilihlah calon yang sesuai dengan visi, misi, dan program kerjanya sehingga kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai," tutupnya. ***