Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal melibatkan kantin sekolah serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam penyediaan menu makan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami juga mulai menyiapkan data kantin dan pelaku UMKM yang bisa dilibatkan dalam penyediaan paket makanannya dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan agar memenuhi standar yang dibutuhkan," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie di Kudus, Rabu.
Nantinya, kata dia, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga akan dilibatkan untuk memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM maupun kantin sekolah, sehingga mereka mampu ikut menyediakan menu makanan bergizi untuk para siswa.
Ia berharap para pelaku UMKM maupun kantin sekolah juga mempersiapkan diri, karena dengan adanya program makan bergizi gratis bukan berarti menyingkirkan mereka tetapi justru akan dilibatkan sebagai multiplier effect (efek pengganda) bagi ekonomi setempat.
"UMKM dan kantin yang siap, nantinya juga akan direkomendasikan kepada pusat," ujarnya.
Sekretaris Tim V Pelaksana Uji Coba Makan Bergizi Gratis Wantimpres Nevy Dwi Soesanto menambahkan program makan bergizi gratis memang memberikan efek pengganda, karena pelaku UMKM yang dilibatkan tentunya cukup banyak.
Hal tersebut, kata dia, juga akan menyerap tenaga kerja baru yang persyaratannya tentu tidak harus memiliki pendidikan tinggi. Bahkan, ibu rumah tangga di kampung sekitar bisa direkrut.
Pemkab Kudus, imbuh dia juga sudah menyampaikan sejumlah kontribusinya, mulai dari rencana pemberdayaan kantin sekolah di dalam program PBG, sehingga kantin sekolah nantinya tidak merasa ditinggalkan.
Untuk membantu permodalan usaha pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan makan, Pemkab Kudus juga akan menjalin kerja sama dengan perbankan.
"Pengurusan perizinan bagi pelaku UMKM juga akan difasilitasi, termasuk memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM, kader PKK, maupun kader lokal lainnya," ujarnya.
Ia mengakui sebagian UMKM di Kudus memang sudah siap karena terbiasa melayani pesanan dari perusahaan besar.
Terkait dengan penyediaan susu, kata dia, Pemkab Kudus juga akan memanfaatkan potensi peternak sapi perah.
"Bagus lagi jika memang bisa dikembangkan dan kapasitas produksinya juga ditingkatkan, sehingga bisa disampaikan," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pengelolaan sampah organik di Kudus, ternyata berapapun jumlahnya sudah ada perusahaan swasta yang siap menampung untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
"Kami berharap, adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan swasta bisa meningkatkan kesejahteraan warganya," ujarnya.
Baca juga: KPPN Kudus: Penyaluran Dana Desa di 3 kabupaten capai Rp506,83 miliar
"Kami juga mulai menyiapkan data kantin dan pelaku UMKM yang bisa dilibatkan dalam penyediaan paket makanannya dengan terlebih dahulu diberikan pelatihan agar memenuhi standar yang dibutuhkan," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie di Kudus, Rabu.
Nantinya, kata dia, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga akan dilibatkan untuk memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM maupun kantin sekolah, sehingga mereka mampu ikut menyediakan menu makanan bergizi untuk para siswa.
Ia berharap para pelaku UMKM maupun kantin sekolah juga mempersiapkan diri, karena dengan adanya program makan bergizi gratis bukan berarti menyingkirkan mereka tetapi justru akan dilibatkan sebagai multiplier effect (efek pengganda) bagi ekonomi setempat.
"UMKM dan kantin yang siap, nantinya juga akan direkomendasikan kepada pusat," ujarnya.
Sekretaris Tim V Pelaksana Uji Coba Makan Bergizi Gratis Wantimpres Nevy Dwi Soesanto menambahkan program makan bergizi gratis memang memberikan efek pengganda, karena pelaku UMKM yang dilibatkan tentunya cukup banyak.
Hal tersebut, kata dia, juga akan menyerap tenaga kerja baru yang persyaratannya tentu tidak harus memiliki pendidikan tinggi. Bahkan, ibu rumah tangga di kampung sekitar bisa direkrut.
Pemkab Kudus, imbuh dia juga sudah menyampaikan sejumlah kontribusinya, mulai dari rencana pemberdayaan kantin sekolah di dalam program PBG, sehingga kantin sekolah nantinya tidak merasa ditinggalkan.
Untuk membantu permodalan usaha pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan makan, Pemkab Kudus juga akan menjalin kerja sama dengan perbankan.
"Pengurusan perizinan bagi pelaku UMKM juga akan difasilitasi, termasuk memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM, kader PKK, maupun kader lokal lainnya," ujarnya.
Ia mengakui sebagian UMKM di Kudus memang sudah siap karena terbiasa melayani pesanan dari perusahaan besar.
Terkait dengan penyediaan susu, kata dia, Pemkab Kudus juga akan memanfaatkan potensi peternak sapi perah.
"Bagus lagi jika memang bisa dikembangkan dan kapasitas produksinya juga ditingkatkan, sehingga bisa disampaikan," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pengelolaan sampah organik di Kudus, ternyata berapapun jumlahnya sudah ada perusahaan swasta yang siap menampung untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
"Kami berharap, adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan swasta bisa meningkatkan kesejahteraan warganya," ujarnya.
Baca juga: KPPN Kudus: Penyaluran Dana Desa di 3 kabupaten capai Rp506,83 miliar