Cilacap (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kembali menggelar monitoring dan verifikasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan III atau B09 Tahun 2024.
Setelah Unit Pelaksana Teknis se-Keresidenan Banyumas, kali ini giliran UPT di wilayah Nusakambangan dan Cilacap yang menjadi target pelaksanaan kegiatan tersebut pada Jumat (6/9) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks RB Kementerian.
Karena reformasi birokrasi telah menjadi fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM.
"Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah," jelasnya.
"Bicara RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus," lanjutnya.
Ia memaparkan bahwa sedikit lagi Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80 persen menjadi 100 persen dengan target nilai Indeks RB minimal pada angka 85.
Oleh karena itu, Kadivmin mengajak seluruh UPT berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan RB ini.
"Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100 persen," terangnya.
"Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,"
"Kami tidak bisa sendiri dalam hal ini, kita harus sama-sama memiliki semangat dan pemahaman untuk berkontribusi bagi Kemenkumham," pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.
Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Lapas Kelas I Batu Mardi Santoso selaku koordinator wilayah, Kepala Kanim Cilacap Hasanin, serta para Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap. ***
Setelah Unit Pelaksana Teknis se-Keresidenan Banyumas, kali ini giliran UPT di wilayah Nusakambangan dan Cilacap yang menjadi target pelaksanaan kegiatan tersebut pada Jumat (6/9) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.
Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks RB Kementerian.
Karena reformasi birokrasi telah menjadi fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM.
"Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah," jelasnya.
"Bicara RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus," lanjutnya.
Ia memaparkan bahwa sedikit lagi Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80 persen menjadi 100 persen dengan target nilai Indeks RB minimal pada angka 85.
Oleh karena itu, Kadivmin mengajak seluruh UPT berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan RB ini.
"Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100 persen," terangnya.
"Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,"
"Kami tidak bisa sendiri dalam hal ini, kita harus sama-sama memiliki semangat dan pemahaman untuk berkontribusi bagi Kemenkumham," pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.
Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Lapas Kelas I Batu Mardi Santoso selaku koordinator wilayah, Kepala Kanim Cilacap Hasanin, serta para Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap. ***