Semarang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah mengajak jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Kepala Perwakilan BPK Jateng Karyadi di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Jateng merupakan barometer nasional sehingga Pemerintah Provinsi Jateng bersama 35 pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dan mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengelola laporan keuangan.
Hal tersebut disampaikan Karyadi usai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Jateng.
Karyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, menggantikan pejabat lama Hari Wiwoho yang berpindah tugas menjadi Inspektur Utama pada
Inspektorat Penegakan Integritas BPK RI.
"Di sini sudah disebutkan 36 juga sudah WTP, dan di Jatim 39 juga sudah WTP. Artinya, saya diberi amanah sama pimpinan itu untuk menambah sinergi kolaborasi, termasuk komunikasi dan itu sangat penting sekali," kata Karyadi.
Menurut dia, tugas BPK bukan hanya memberi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, BPK juga bertanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi anggaran agar program yang dijalankan benar-benar menjangkau kesejahteraan masyarakat.
"BPK bukan hanya memberi opini-opini, artinya benar-benar kesejahteraan masyarakat itu kita harus kawal. Bukan hanya sekadar pengelolaan keuangan yang bagus, tetapi benar-benar menjangkau kesejahteraan rakyat yang sebenarnya dan saya kira ini sangat penting sekali," katanya.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng sangat baik. Bahkan hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 93,52 persen atau melebihi target nasional sebesar 75 persen.
Meski demikian, Ahmadi tetap berpesan supaya tetap ditingkatkan dan menyampaikan jika terdapat kendala dapat dikonsultasikan dan dibahas dengan BPK Perwakilan Jateng.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap jalinan sinergi dan kolaborasi yang selama ini berjalan baik dapat ditingkatkan pada kepemimpinan selanjutnya, terutama terkait upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
"Atas saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut," katanya.
Kepala Perwakilan BPK Jateng Karyadi di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Jateng merupakan barometer nasional sehingga Pemerintah Provinsi Jateng bersama 35 pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dan mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengelola laporan keuangan.
Hal tersebut disampaikan Karyadi usai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Jateng.
Karyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, menggantikan pejabat lama Hari Wiwoho yang berpindah tugas menjadi Inspektur Utama pada
Inspektorat Penegakan Integritas BPK RI.
"Di sini sudah disebutkan 36 juga sudah WTP, dan di Jatim 39 juga sudah WTP. Artinya, saya diberi amanah sama pimpinan itu untuk menambah sinergi kolaborasi, termasuk komunikasi dan itu sangat penting sekali," kata Karyadi.
Menurut dia, tugas BPK bukan hanya memberi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, BPK juga bertanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi anggaran agar program yang dijalankan benar-benar menjangkau kesejahteraan masyarakat.
"BPK bukan hanya memberi opini-opini, artinya benar-benar kesejahteraan masyarakat itu kita harus kawal. Bukan hanya sekadar pengelolaan keuangan yang bagus, tetapi benar-benar menjangkau kesejahteraan rakyat yang sebenarnya dan saya kira ini sangat penting sekali," katanya.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng sangat baik. Bahkan hingga akhir tahun 2023 telah mencapai 93,52 persen atau melebihi target nasional sebesar 75 persen.
Meski demikian, Ahmadi tetap berpesan supaya tetap ditingkatkan dan menyampaikan jika terdapat kendala dapat dikonsultasikan dan dibahas dengan BPK Perwakilan Jateng.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap jalinan sinergi dan kolaborasi yang selama ini berjalan baik dapat ditingkatkan pada kepemimpinan selanjutnya, terutama terkait upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
"Atas saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mempertahankan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut," katanya.