Kudus (ANTARA) - Penyerapan APBD 2024 selama periode Januari-Juli 2024 mencapai 51,15 persen atau Rp1,19 triliun dari total anggaran Rp2,33 triliun atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023, kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie.
"Bahkan, saat dihitung pada triwulan kedua tahun 2024 penyerapannya juga lebih tinggi karena mencapai 45,47 persen, dibandingkan triwulan kedua tahun 2023 tercatat serapannya sebesar 33,18 persen," ujar Hasan Chabibie di Kudus, Jawa Tengah, Jumat.
Ia berharap penyerapan pada triwulan berikutnya juga lebih baik lagi, sehingga semua program kerja yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik.
Apalagi, kata dia, tahun ini sudah ada kemajuan. Sedangkan untuk memantau penyerapan triwulan berikutnya pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk membentuk tim percepatan penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus juga diminta segera menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
Pemkab Kudus, kata dia, juga berupaya meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi untuk optimalisasinya.
"Tentunya kami juga akan berupaya melakukan digitalisasi di sejumlah pos-pos penerimaan daerah," ujarnya.
Program digitalisasi yang sudah berjalan, yakni retribusi pasar tradisional yang sudah berjalan di Pasar Kliwon, Pasar Jember dan Pasar Bitingan.
Dinas Perhubungan juga mulai menerapkan program pembayaran parkir non tunai terhadap juru parkir di Kudus untuk meningkatkan PAD sekaligus menekan potensi terjadinya kebocoran.
Pembayaran parkir non tunai tersebut sudah diberlakukan di lima ruas jalan, yakni di Jalan A. Yani, Simpang 7 Kudus, Jalan Veteran, dan Jalan Sunan Kudus 1 dan Jalan Sunan Kudus 2.
Baca juga: Pemkab Purbalingga anggarkan Rp21 miliar untuk perbaikan jalan
"Bahkan, saat dihitung pada triwulan kedua tahun 2024 penyerapannya juga lebih tinggi karena mencapai 45,47 persen, dibandingkan triwulan kedua tahun 2023 tercatat serapannya sebesar 33,18 persen," ujar Hasan Chabibie di Kudus, Jawa Tengah, Jumat.
Ia berharap penyerapan pada triwulan berikutnya juga lebih baik lagi, sehingga semua program kerja yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik.
Apalagi, kata dia, tahun ini sudah ada kemajuan. Sedangkan untuk memantau penyerapan triwulan berikutnya pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk membentuk tim percepatan penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
Semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus juga diminta segera menjalankan proyek kegiatan yang direncanakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
Pemkab Kudus, kata dia, juga berupaya meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi untuk optimalisasinya.
"Tentunya kami juga akan berupaya melakukan digitalisasi di sejumlah pos-pos penerimaan daerah," ujarnya.
Program digitalisasi yang sudah berjalan, yakni retribusi pasar tradisional yang sudah berjalan di Pasar Kliwon, Pasar Jember dan Pasar Bitingan.
Dinas Perhubungan juga mulai menerapkan program pembayaran parkir non tunai terhadap juru parkir di Kudus untuk meningkatkan PAD sekaligus menekan potensi terjadinya kebocoran.
Pembayaran parkir non tunai tersebut sudah diberlakukan di lima ruas jalan, yakni di Jalan A. Yani, Simpang 7 Kudus, Jalan Veteran, dan Jalan Sunan Kudus 1 dan Jalan Sunan Kudus 2.
Baca juga: Pemkab Purbalingga anggarkan Rp21 miliar untuk perbaikan jalan