Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mencatat hasil kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk bersama-sama membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) hingga kini mencapai 300-an RTLH yang dibantu diperbaiki menjadi layak huni.
"Ratusan RTLH tersebut berhasil diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan pihak yang terlibat juga cukup banyak," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie saat apel pagi di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Di antaranya adalah bantuan rumah layak huni dari PT Djarum hampir 200 unit, PT Sukun hampir 40 unit, PT Pura sebanyak 12 unit, Baznas sebanyak 36 unit, dan Lazis sebanyak 12 unit, sehingga totalnya mencapai 300-an unit.
"Tentunya kami memang membutuhkan dukungan pihak swasta karena pemkab tidak memungkinkan menggunakan anggaran dari APBD untuk menangani satu bidang dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar," ujarnya.
Misal, dengan alokasi anggaran perbaikan satu unit RTLH sebesar Rp50 juta, maka untuk menyelesaikan 300 unit rumah membutuhkan anggaran hingga Rp15 miliar.
Tentunya, kata dia, dengan anggaran sebesar itu, akan menghabiskan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
"Itu baru satu program saja, RTLH, belum lagi permasalahan tengkes, sampah, beasiswa pendidikan, dan sejumlah aksi kebudayaan di Kudus," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah jajarannya menggandeng swasta karena miliaran uang yang dikeluarkan untuk aksi sosial itu, tentu tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang baik dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Pemkab Kudus sendiri mencatat terdapat 6.774 RTLH yang harus dibantu, sehingga pemkab harus mengajak semua perusahaan swasta di Kudus untuk berkolaborasi skala besar.
Baca juga: Disperakim Jateng-PLTU Batang perkuat Program Perbaikan RTLH
"Ratusan RTLH tersebut berhasil diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan pihak yang terlibat juga cukup banyak," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie saat apel pagi di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.
Di antaranya adalah bantuan rumah layak huni dari PT Djarum hampir 200 unit, PT Sukun hampir 40 unit, PT Pura sebanyak 12 unit, Baznas sebanyak 36 unit, dan Lazis sebanyak 12 unit, sehingga totalnya mencapai 300-an unit.
"Tentunya kami memang membutuhkan dukungan pihak swasta karena pemkab tidak memungkinkan menggunakan anggaran dari APBD untuk menangani satu bidang dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar," ujarnya.
Misal, dengan alokasi anggaran perbaikan satu unit RTLH sebesar Rp50 juta, maka untuk menyelesaikan 300 unit rumah membutuhkan anggaran hingga Rp15 miliar.
Tentunya, kata dia, dengan anggaran sebesar itu, akan menghabiskan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
"Itu baru satu program saja, RTLH, belum lagi permasalahan tengkes, sampah, beasiswa pendidikan, dan sejumlah aksi kebudayaan di Kudus," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah jajarannya menggandeng swasta karena miliaran uang yang dikeluarkan untuk aksi sosial itu, tentu tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang baik dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Pemkab Kudus sendiri mencatat terdapat 6.774 RTLH yang harus dibantu, sehingga pemkab harus mengajak semua perusahaan swasta di Kudus untuk berkolaborasi skala besar.
Baca juga: Disperakim Jateng-PLTU Batang perkuat Program Perbaikan RTLH