Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, memberikan prioritas bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di SD dan SMP untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Mereka memberikan pendidikan atau guru bagi anak-anak SD, SMP, yang tentu harus kami hargai. Karena tenaga guru saat ini masih mengalami kekurangan," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Kamis, saat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non-ASN di Balairung Universitas PGRI Semarang.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN, mengingat perannya yang sangat besar bagi pendidikan generasi muda.
Meski demikian ia juga meminta para tenaga pendidikan untuk tetap meningkatkan keterampilan dan wawasan di tengah kemajuan zaman, mengingat banyak orang-orang yang tidak seberuntung mereka dalam proses kariernya.
"Tapi setelah menjadi PPPK juga harus memahami perannya, karena banyak di lingkungan sekitar tidak seberuntung mereka. Sehingga kami harapkan mereka bersyukur bisa mendapatkan hak-hak yang lebih daripada dari non-ASN, dan ini akan berproses di akhir tahun 2024," katanya.
Selain itu, lanjutnya, guru dan tenaga kependidikan nantinya juga diberi jatah hari libur ketika liburan sekolah tanpa mengurangi hak cuti, yang dipastikan setelah Pemkot Semarang melakukan kajian dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Tetap ada piket dalam rangka mungkin ada pemenuhan kebutuhan orang tua atau murid, apalagi ada penerimaan murid baru. Sehingga, harapannya kami bisa memberikan libur bagi guru untuk bisa merasakan liburan bersama muridnya," kata Ita.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto mengatakan pihaknya terus mengadakan pembinaan kepada guru dan tenaga pendidik non-ASN agar mereka bisa siap melakukan tahapan-tahapan proses seleksi PPPK.
Saat ini yang tengah dilakukan, kata dia, memaparkan materi terkait langkah-langkah dan seleksi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.
"Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemahaman, kami mengundang narasumber dari BKPP. Mereka memberikan materi terkait langkah atau tahapan seleksi PPPK. Jadi Non-ASN ini kan sebagian besar sudah masuk database dan nanti yang masuk database itu bisa mengikuti seleksi PPPK," katanya.
"Mereka memberikan pendidikan atau guru bagi anak-anak SD, SMP, yang tentu harus kami hargai. Karena tenaga guru saat ini masih mengalami kekurangan," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Kamis, saat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non-ASN di Balairung Universitas PGRI Semarang.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN, mengingat perannya yang sangat besar bagi pendidikan generasi muda.
Meski demikian ia juga meminta para tenaga pendidikan untuk tetap meningkatkan keterampilan dan wawasan di tengah kemajuan zaman, mengingat banyak orang-orang yang tidak seberuntung mereka dalam proses kariernya.
"Tapi setelah menjadi PPPK juga harus memahami perannya, karena banyak di lingkungan sekitar tidak seberuntung mereka. Sehingga kami harapkan mereka bersyukur bisa mendapatkan hak-hak yang lebih daripada dari non-ASN, dan ini akan berproses di akhir tahun 2024," katanya.
Selain itu, lanjutnya, guru dan tenaga kependidikan nantinya juga diberi jatah hari libur ketika liburan sekolah tanpa mengurangi hak cuti, yang dipastikan setelah Pemkot Semarang melakukan kajian dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Tetap ada piket dalam rangka mungkin ada pemenuhan kebutuhan orang tua atau murid, apalagi ada penerimaan murid baru. Sehingga, harapannya kami bisa memberikan libur bagi guru untuk bisa merasakan liburan bersama muridnya," kata Ita.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto mengatakan pihaknya terus mengadakan pembinaan kepada guru dan tenaga pendidik non-ASN agar mereka bisa siap melakukan tahapan-tahapan proses seleksi PPPK.
Saat ini yang tengah dilakukan, kata dia, memaparkan materi terkait langkah-langkah dan seleksi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.
"Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemahaman, kami mengundang narasumber dari BKPP. Mereka memberikan materi terkait langkah atau tahapan seleksi PPPK. Jadi Non-ASN ini kan sebagian besar sudah masuk database dan nanti yang masuk database itu bisa mengikuti seleksi PPPK," katanya.