Pekalongan (ANTARA) - Sepanjang tahun 2023, terdapat 7.192 pengajuan permohonan merek, 16.056 permohonan pencatatan hak cipta, 37 permohonan paten, 549 permohonan paten sederhana, dan 195 permohonan desain industri.
Informasi ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto saat membuka "Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha di Wilayah Jawa Tengah" di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (30/4).
Tingginya jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari Jawa Tengah, kata Tejo, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, tren positif ini tidak linear dengan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya orang lain.
"Tingginya kesadaran untuk mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan intelektual ini ternyata belum berbanding lurus dengan kesadaran untuk menghargai karya orang lain," jelas Tejo memberikan sambutan.
Tejo melanjutkan, di wilayah Jawa Tengah sendiri, sepanjang tahun 2023 terdapat 7 pengaduan kekayaan intelektual, yang terdiri atas dugaan pelanggaran merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang.
Mengutip penjelasan, Lawrence Meir Friedman, seorang pakar hukum, Kakanwil Kemenkumham Jateng menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum.
"Yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat," jelas Tejo.
"Jika dikaitkan dengan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, maka selain penegak hukum yang bekerja secara optimal, perlu juga didukung oleh budaya hukum masyarakat".
"Budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain perlu untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Tri Junianto menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi dan sosialisasi mengenai pelanggaran KI serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya KI dan mencegah terjadinya pelanggaran KI di Jawa Tengah.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo, anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Kemenkumham Jateng.
Peserta data dari pelaku usaha, UMKM, Budayawan dan pemangku terkait dari Kota dan Kabupaten Pekalongan. ***
Informasi ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto saat membuka "Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha di Wilayah Jawa Tengah" di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (30/4).
Tingginya jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dari Jawa Tengah, kata Tejo, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, tren positif ini tidak linear dengan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya orang lain.
"Tingginya kesadaran untuk mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan intelektual ini ternyata belum berbanding lurus dengan kesadaran untuk menghargai karya orang lain," jelas Tejo memberikan sambutan.
Tejo melanjutkan, di wilayah Jawa Tengah sendiri, sepanjang tahun 2023 terdapat 7 pengaduan kekayaan intelektual, yang terdiri atas dugaan pelanggaran merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang.
Mengutip penjelasan, Lawrence Meir Friedman, seorang pakar hukum, Kakanwil Kemenkumham Jateng menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum.
"Yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat," jelas Tejo.
"Jika dikaitkan dengan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, maka selain penegak hukum yang bekerja secara optimal, perlu juga didukung oleh budaya hukum masyarakat".
"Budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain perlu untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Tri Junianto menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi dan sosialisasi mengenai pelanggaran KI serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya KI dan mencegah terjadinya pelanggaran KI di Jawa Tengah.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo, anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Kemenkumham Jateng.
Peserta data dari pelaku usaha, UMKM, Budayawan dan pemangku terkait dari Kota dan Kabupaten Pekalongan. ***